Komisi A DPRD Provinsi Jateng Berkunjung Ke MPP Banyumas

BANYUMAS, mediajateng.net – Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah melakukan kunjungan kerja ke Mall Pelayanan Publik (MPP) Banyumas, Kamis (04/03/2021). Kunjungan dipimpin langsung oleh Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jateng Mohammad Saleh dan diikuti beberapa anggota komisi dan didampingi oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Propinsi.

Mohammad Saleh mengapresiasi keberadaan MPP Banyumas yang dikoordinir oleh DPMPTSP Banyumas. Dia berharap MPP memberi pelayanan terbaik untuk para investor agar investasi di Jateng tetap meningkat, mengingat saat ini sektor perekonomian masih lesu akibat pandemi Covid-19.

“Dirasa memang cukup sulit di tengah masa pandemi seperti ini. Namun, dengan apa yang kami lihat di pelayanan MPP Banyumas ini, kami tetap optimis, pertumbuhan investasi bisa meningkat,” kata nya.

Ia menambahkan masih ada waktu bagi Jateng untuk melakukan pemulihan perekonomian pada 2020 dan 2021. Yakni, dengan memberikan kemudahan berinvestasi di Jateng.

“Di Banyumas, Mal Pelayanan Publik sudah sangat bagus, bahkan lengkap. Semoga tidak hanya baiknya saja tetapi bisa memberikan akses kemudahan berinvestasi,” ujarnya.

Mohammad Saleh meminta Kepala DPMPTSP Propinsi yang ikut hadir, agar segera mendorong daerah lainnya di Jateng untuk segera membentuk Mall Pelayanan Publik. Karena, fasilitas yang ada disana cukup memadai untuk meningkatkan pelayanan secara cepat dan efisien.

Kepala DPMPTSP Banyumas Amrin Makruf mengatakan MPP Banyumas didirikan sebagai upaya mewujudkan misi Bupati Banyumas Achmad Husein yakni menjadi barometer pelayanan publik di Banyumas.

“Saat ini sudah ada 26 instansi yang teragbung dalam MPP ini dengan 210 jenis layanan perijinan,” katanya

Amrin membuahkan terkait investasi di Banyumas pada tahun 2020, realiasasinya mencapai 1,077 T dari target yang ditentukan Rp 1, 07 T atau mencapai 101 persen. Sedangkan untk target RPJMD yang ditentukan sebesar Rp 260 M, juga sudah sangat terlampaui. Dan sektor tersier seperti perdagangan, restoran, hotel, transportasi, telekomunikasi dan lainnya, mendominasi peningkatan investasi.

Terkait perijinan bahwa untuk menaikan kelas UMKM, Amrin mengatakan MPP juga memberi ijin kepada ribuan UMKM agar mereka bisa menjual produknya dengan lebih baik.

“Dengan pemberian ijin ini, mereka dapat mengurus berbagai ijin hingga pengurusan kehalalan dan pemberian packing yang layak, hal tersebut untuk mewujudkannya UMKM naik kelas,” katanya. (MJ/50)