SEMARANG, Mediajateng.net – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah didesak untuk memperbarui dan memperkaya data kemiskinan di Jawa Tengah. Beberapa hal sangat memerlukan validitas data tersebut.
Sampai saat ini, Pemprov Jateng masih menggunakan data PPLS (Pendataan Program Perlindungan Sosial) untuk penentuan peta desa miskin di Jawa Tengah. Banyak kondisi desa yang riilnya jauh berbeda dengan data hasil survey BPS tahun 2011 tersebut.
“Kami minta Pemprov untuk pembahasan Bantuan Desa pada APBD 2017 tidak lagi menggunakan data PPLS 2011 sebagai satu – satunya acuan. Karena situasi peta kemiskinan desa di Jateng sudah berubah. Jeda waktu enam tahun jelas telah banyak sekali perubahan. Banyak desa yang kondisinya miskin, tapi ketika dicek di PPLS justru masuk kategori hijau (miskin ringan). Sebaliknya, ada desa yang sebetulnya sudah bagus justru teridentifikasi sebagai desa merah (miskin)” tandas Wakil Ketua Komisi A DPRD Jateng, Fuad Hidayat, kemarin.
Selain itu dia juga menegaskan bahwa kesalahan pada pemetaan, akan berakibat pada salahnya pola pengentasan kemiskinan di Jawa Tengah. Dikhawatirkan, desa yang sejatinya sangat miskin, justru tidak mendapatkan dukungan maksimal dari PemprovJateng.
Selain itu dia juga mengaku akan terus mendorong agar desa diintervensi oleh pemerintah, karena fokus kemiskinan masih banyak di desa. “Dalam pengelolaan dana desa harus dengan swakelola, sesuai dengan nilai gotong royong,” katanya. (MJ-058)
