TEGAL,Mediajateng.net-

Penetapan Resmi PTUN dengan nomor : 042/Laks.pts/2015/PTUN.Smg yang pokok putusannya adalah memerintahkan Walikota Tegal sebagai tergugat untuk wajib mengupayakan penggugat untuk dikembalikan kepada jabatan jabatan sesuai eselonnya yang masih kosong atau dijabat Plt membuat lega para ASN yang dinonjobkan oleh Walikota.

Hal tersebut diungkapkan oleh Khaerul Huda, salah satu ASN yang dinonjobkan.”perjuangan kami untuk mencari keadilan berakhir dengan indah dengan keluarnya penetapan resmi PTUN ini,” ungkapnya.

Pria yang jabatan terakhirnya adalah Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan PERINDAG sebelum dinonjobkan ini menjelaskan bahwa Penetapan resmi ini harusnya adalah putusan final setelah Walikota kalah pada PTUN Semarang,kalah Banding di PTUN Surabaya dan PK (peninjauan kembali) nya ditolak oleh MA.

“Walikota melalui pengacara dan stafnya sempat memberikan argumen kepada PTUN bahwa telah terbit aturan baru yaitu PERDA no 4 2016 tentang OPD (Organisasi Perangkat Daerah) sehingga tidak memungkinkan menjalankan putusan PTUN, namun dalam penetapan resmi oleh PTUN ini walikota tetap diperintahkan untuk mengembalikan kami ke jabatan sesuai eselonnya karena masih banyak Jabatan yang kosong atau diisi oleh Plt,” tambahnya

“Ini adalah puncak dari puncak perjuangan kami sebagai ASN dalam menggunakan hak hukumnya untuk mengkoreksi kebijakan Walikota yang keliru, perjuangan kami bukan semata mata untuk mengembalikan jabatan kami namun kewajiban moral kami untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik dan sesuai aturan,” jelas Khaerul Huda.

Langkah para penggugat ini sekarang adalah menunggu tanggapan dari Walikota Tegal mengenai penetapan resmi ini, kedepan mereka akan meminta bantuan DPRD Kota Tegal untuk memediasi jika Walikota Tegal masih belum memberi tanggapan.

“Perjuangan kami melalui jalur hukum sudah final.sekarang bola ada ditangan Walikota apakah beliau segera melaksanakan putusan ini atau seperti apa?,jika masih belum dilaksanakan, tentu kami akan meminta DPRD untuk kembali memediasi,”bebernya.

“Kepada Masyarakat Kota Tegal dan Rekan ASN yang lain, kami selalu dicitrakan sebagai pegawai yang mbalelo dan melawan pimpinan.namun waktu telah menjawab bahwa kami yang dinonjobkan ini hanya mencoba bersikap profesional dan proporsional.karena itulah kami melawan kebijakan Walikota,”Tutup Khaerul (MJ.101)