DEMAK, Mediajateng.net – Abdullah kaget bukan kepalang. Saat asyik mengayuh becaknya di kawasan Alun – alun Demak (Simpang Enam), tiba – tiba rombongan polisi menghentikannya. Sebagai warga negara yang baik, diapun meminggirkan becaknya.

Kemudian Kapolres Demak AKBP Arief Bahtiar didampingi anggota mendekati Abdullah. Kapolres yang dikenal baik hati dan dermawan itu, bukannya menilang justru memberinya takjil.

“Alhamdulillah dapat rejeki, saya kira tadi mau menilang becak saya. Matursuwun pak kapolres,” kata Abdullah.

Usai memberi takjil, Kapolres Bahtiar selanjutmya meminta Abdullah pindah duduk di depan becaknya. Tiba tiba Kapolres menaiki becak dan mengayuhnya hingga beberapa meter dengan Abdullah sebagai penumpangnya.

“Susah juga ya jadi tukang becak, lumayan berat. Ayo sapa yang mau gantian,” kata Kapolres Bahtiar sembari tertawa.

Ya, aksi Kapolres Demak AKBP Arief Bahtiar menyempatkan diri menjadi pengayuh becak dalam rangka pembagian takjil dan buka bersama tukang becak dan tukang ojek di Kabupaten Demak.

Pembagian takjil tersebut dilakukan bersama Kodim 0716 Demak , ormas , parpol dan sejumlah elemen masyarakat lainnya.

“Kegiatan bagi takjil dan buka bersama ini, untuk mempererat rasa persaudaraan dan kekeluargaan masyarakat di Kabupaten Demak,” ujar AKBP Bahtiar.

Usai pesta demokrasi, lanjut Kapolres Bahtiar, pihaknya ingin kembali menyatukan seluruh elemen masyarakat yang sempat berbeda pilihan, sehingga masyarakat Kota Wali kembali sejuk dan harmonis.

“Mudah-mudahan masyarakat Demak merasa terayomi melihat kegiatan seperti ini. Merasa adem, ayem , tentram dan di contoh olehkabupaten lain,” terangnya.

Dalam kegiatan itu, ratusan elemen masyarakat yang hadir sepakat menolak people power karena dinilai tidak sesuai konstitusi.

Lebih lanjut Kapolres Bahtiar menambahkan, berkaitan dengan adanya beberapa kelompok atau elemen yang masih merasa kecewa dengan hasil pemilu, diminta untuk bersabar sampai ada keputusan dari KPU pada tanggal 22 Mei mendatang.

“Kami menghimbau kepada kelompok tertentu tersebut agar lebih memperhatikan secara umum kenyamanan keamanan masyarakat kiranya kepercayaan itu dikembalikan lagi diserahkan kepada mekanisme yang ada secara konstitusional,” pungkasnya.