Semarang – Mediajateng.net
Aparat Subdit 3 Jatanras Direktorat Resese Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jateng membebaskan 3 tersangka terkait pemalsuan akta otentik atau keterangan palsu teehadap sertifikat tanah nomer 833 di kawasan Tambakrejo kota Semarang. Pembebasan ini setelah sidang pra peradilan yang dipimpin oleh hakim Sigit Haryanto memutuskan bebas ketiganya pada hari senin (12/3) yang lalu.

Kuasa hukum tiga tersangka yanh diwaklii Akhmad Sobirin dari kanror Advokat Wilmar Sitorus & Partner mengatakan salinan putusan bebas dengan bukti KEP Nomor 3/PRA.PID/2018/PNSMG diterima pada hari Kamis (15/3). Namun pihaknya menyayangkan pembebasan ketiga Kliennya baru dapat dilaksanakan pada hari Selasa (20/3).

” Kami sangat menyayangkan atas ketidak profesionalan penyidik, harusnya mereka menghormati keputusan Pengadilan, dengan membebaskan ke tiga klien kami pada saat salinan keputusan itu diterima,” Ungkap Akhmad Sobirin kepada Medi jateng Rabu (21/3).

Akhmad Sobirin menambahkan saat itu petugas Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Jateng menahan mantan lurah Tambakrejo Semarang, Ahmad Suparno dan Suyatmin selama kurang lebih 35 hari sedang untuk Kartika petugas Jatanras tidak menahan pertimbangan kesehatan karena yang bersangkutan mengidap prnyakit kanker payudara.

” Ini menjadi preseden buruk bagi institusi Polri karena ketidak profesionalan penyidik, kedepan diharapkan tidak akan terulang kembali,” Imbuhnya.

Lanjut Akhmad, sebelumnya ketiga tersangka sebelumnya ditetapkan oleh Subdit 3 Jatanras terkait kasus pemalsuan akta otentik / keterangan palsu terhadap sertifikat tanah no. 833, Tambak rejo semarang. Merasa tidak bersalah, ketiganya mengajukan gugatan pra peradilan ke Pengadilan Negeri Semarang.

Dari hasil pemeriksaan, hakim tunggal Sigit Haryanto berpendapat kalau kesalahan prosedur terakait surat dimulainya pemerintah penyidikan (SPDP) hal tersebut melanggar atau melawan putusan MK no 130 tahun 2017. Selain itu, penetapan tersangka tidak berdasarkan pada dua alat bukti yang cukup sesuai putusan MK Nomor 21 tahun 2014 (MJ-01)