SEMARANG, Mediajateng.net – LPB PWM Jawa Tengah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Majelis Dikdasmen PWM Jawa Tengah untuk pengembangan Sekolah Aman Bencana. Kerjasama LPB dan Majelis Dikdasmen ini akan semakian mempercepat proses “membumikan” usaha pengurangan risiko bencana berbasis sekolah. Banyak sekolah Muhammadiyah di Jawa Tengah yang berada di KRB (Kawasan Rawan Bencana). Padahal bencana mengancam jiwa pelajar dan infrastruktur sekolah.
Hal itu mengemuka dalam Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) Lembaga Penanggulangan Bencana (LPB) Muhammadiyah Jawa Tengah di Aula Kantor Setda Batang, Sabtu (22/5). Wakil Ketua Pimpinan Pusat LPB Muhammadiyah, Arif Jamali Muis, mengatakan pengelola sekolah kerap tak peduli soal keamanan sekolah. Mereka tak memiliki sensitivitas dalam
pencegahan bencana. Sekolah kebanyakan tak dirancang untuk bisa mengurangi risiko bencana. Dia mencontohkan dalam gempa DIY dan Jateng bebera tahun lalu, banyak bangunan TK, SD, SMP, SMA/SMK, perguruan tinggi, masjid/musala, rumah sakit, dan bangunan amal usaha lain hancur. Untuk membangun kembali, Muhammadiyah mengeluarkan ratusan miliar rupiah yang berasal dari dana umat.
Demikian pula saat terjadi gempa Padang, Muhammadiyah membangun kembali bangunan sekolah dan lainnya dengan nilai Rp37 miliar. Dia mengajak masyarakat dan pemerintah yang membangun sekolah dengan memperhatikan risiko bencana. Arif Jamali Muis memberikan apresiasi yang tinggi kerjasama antar Majelis dan Lembaga. Ini contoh yang baik dan perlu ditiru oleh Wilayah lain.
Ketua Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Muhammadiyah Jawa Tengah Iwan Junaedi dalam kesempatan sama mengatakan problem yang dihadapi sekolah tak hanya
ancaman bencana alam. Dia menyebut ancaman lain seperti kasus kekerasan di sekolah, narkoba, geng, dan sebagainya.
Karena itu, Muhammadiyah mengembangkan Sekolah Aman, yakni Sekolah yang mengakui dan melindungi hak hak anak dengan menyediakan suasana dan lingkungan yang menjamin
proses pembelajaran, kesehatan, keselamatan, dan keamanan siswanya terjamin setiap saat. Terkait dengan kesiapan sekolah menerima program Sekolah Aman Bencana ini pihaknya akan segera melakukan koordinasi dengan jajarannya agar kerjasama ini dapat berlangsung dengan baik di 35 Kabupaten /Kota di Jawa Tengah.
Sementara itu, menurut Naibul Umam Ketua LPB/ MDMC (Muhammadiyah Disaster Management Center) Jawa Tengah mengatakan Rakerwil ini mengangkat isu Sekolah Aman Bencana sebagai bagian dari kampanye kesiapsiagaan dini menghadapi bencana. Dia menyebut sekolah aman harus menjadi mandat para penyelengara pendidikan di Muhammadiyah mengingat pengetahuan penanggulanan bencana harus diberikan kepada anak didik sejak usia dini.
Sekolah Muhammadiyah yang aman dari bencana harus diwujudkan melalui komitmen yang kuat dari seluruh jajaran pengurus LPB dan Majelis Dikdasmen di Jawa Tengah. Umam juga menyampaikan bahwa konsep sekolah aman ini terdiri dari 3 aspek pokok yaitu infrastruktur, manajemen bencana dan integrasi pengurangan risiko bencana dalam
materi pembelajaran. Oleh karena itu sangat penting pelaksanaan sekolah aman ini menggandeng pihak Majelis Dikdasmen.
Diskusi sekolah aman mengemuka pada sesi seminar yang berlangsung selama penyelenggaraan Rakerwil berlangsung Jumat-Minggu (21-23/5), diikuti 200-an pimpinan LPB daerah dan wilayah. Pembukaan acara itu dihadiri Sekda Pemkab Batang Nasikhin, Wakil Ketua PW Muhammadiyah Jateng H.M. Yazid Jamil, Gembong P Nugroho dari BPBD Jateng, dan wakil dari berbagai instansi pemerintah di Kabupaten Batang. (MJ-007)
Jateng Rawan Bencana, Ini Langkah Muhammadiyah
