SEMARANG,Mediajateng.net-Seorang oknum Satpol PP Provinsi Jawa Tengah  benama Supardi (51) dilaporkan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polrestabes oleh Albertus Poerwidyanto, warga Jangli krajan, Karanganyar Gunung, Candisari Semarang lantaran diduga melakukan penipuan sebesar Rp. 350 juta.

Uang sebesar itu rencananya  oleh terlapor akan digunakan sebagai pelicin untuk bisa diterima sebagai Pegawai Negri Sipil (PNS) di lingkungan Provinsi Jateng dan Pemkot Semarang. Bahkan terlapor sudah memberikan tiga Surat Keputusan,  satu dari Kementrian Kesehatan dan dua dari Kementrian Perhubungan. Namun setelah oleh pelapor di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) ternyata Surat keputusan itu Palsu.

Awal kasus penipuan saat Albertus dikenalkan oleh tetangganya yang tak lain adalah rekan terlapor pada tanggal 02 juni tahun 2014. Saat itu terlapor bersama rekanya menggunakan seragam lengkap mendatangi rumah korban dan terjadi kesepakatan bahwa terlapor Supardi sanggup memasukan ke tiga anak korban menjadi Pegawai Negeri Sipil. Supardi memberikan tarif sebesar Rp.150 juta per anak.

Oleh korban nilai pelicin tersebut disetujui dan selama proses menunggu Albertus sudah memberikan sebanyak 13 kali. “saya berikan cash dan ada kuitansinya dari bulan juni 2014 sampai dengan 28 oktober 2015, dengan total Rp.350 juta, setelah ditinggu hampir dua tahun dan tidak ada kejelasan akhirnya saya melapor ke Polrestabes semarang, “ujar Albertus.

Sebelumnya terlapor sempat memberikan bukti kepada korban berupa tiga surat keputusan dari dua kementrian yang seolah-olah ketiga anak korban telah diterima di instansi tersebut. Tidak tanggung-tanggung  di surat keputusan tersebut sudah ada Nomer Induk Pegawai (NIP) beserta golongan dan penghasilan 80% dari gaji yang akan diterima nantinya.

Karena curiga korban mendatangi kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk memastikan. Namun setelah di cek di kantor BKD ternyata SK tersebut Bodong alias Palsu. Sebelum melaporkan ke SPKT Polrestabes, korban bersama istrinya sempat mendatangi atasan terlapor di Pemprov Jateng., namun atasan yang bersangkutan angkat tangan dan menyarankan untuk melapor ke Polisi (MJ-303)

Comments are closed.