Izin Habis, Zeus Karaoke Segera Ditutup

0

SEMARANG, Mediajateng.net, – Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang segera menutup tempat hiburan Zeus Karaoke, yang berlokasi di Lantai 2 Hotel Grand Edge. Tindakan tegas ini dilakukan mengingat izin usaha tempat hiburan tersebut diketahui telah habis sejak April 2019.

Demikian diungkapkan Sekda Kota Semarang, Iswar Aminudin di kantornya, Senin (16/12). Menurutnya, sejak kejadian ditemukannya transaksi prostitusi di Zeus Karaoke yang ramai diperbincangkan beberapa waktu lalu, Pemkot memang belum mengambil langkah.

Namun karena diketahui izin usahanya telah habis, Pemkot langsung bertindak tegas dengan melayangkan surat peringatan kepada Zeus Karaoke untuk segera menutup usahanya tersebut.

“Kalau izin usaha habis ya seharusnya diperpanjang. Tapi sejak April 2019 sampai sekarang ternyata tidak mengurus. Karena itu, kami mengambil langkah dengan memberikan surat peringatan untuk menutup sendiri,” kata Iswar.

Iswar menegaskan, surat teguran pertama akan segera dilayangkan. Jika surat teguran selama tiga kali tidak diindahkan, Pemkot akan melakukan penutupan paksa.

“Daripada dilakukan Pemkot lebih baik ditutup sendiri. Apapun bisnis kan harus menaati peraturan,” ujarnya.

Apabila mereka (pihak manajemen) akan mengajukan izin dengan nama/manajemen baru, lanjut Iswar, Pemkot pun tidak mempermasalahkan. Hanya saja setiap usaha harus menaati peraturan daerah.

“Asal sesuai kaidah, tidak boleh ada prostitusi, dan lain-lain, boleh saja mengajukan izin. Peraturan usaha dalam perda kan sudah jelas,” katanya.

Menurutnya, kejadian ini juga menjadi pembelajaran bagi semua pengusaha hiburan agar menaati kaidah yang berlaku. Ia menandaskan tidak tebang pilih dalam menegakkan perda.

“Meski penutupan usaha kita lakukan, tapi tanggungan pajak yang tertunda tetap harus dibayarkan oleh Zues Karaoke,” tandasnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi A DPRD Kota Semarang, Fajar Rinawan Sitorus mengatakan, sesuai aturan yang berlaku apabila ditemukan tempat usaha yang diketahui melanggar perda, Pemkot wajib merespon dengan memberikan tindakan tegas sesuai prosedur.

“Dalam waktu dekat kami akan mengadakan rapat dengan dinas terkait perizinan usaha,” kata Fajar.

Menurutnya, pihaknya akan terus melakukan pengawasan terkait perizinan. Sementara, pengawasam di lapangan juga harus terus berjalan. (ot/mj)