Semarang, mediajateng.net, – Kepengurusan yang berada di bawah DPP Partai Golkar harus mengikuti dan melaksanakan keputusan secara tegak lurus menyusul terbentuknya Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) tiga partai yakni Golkar, PPP, dan PAN.
Demikian disampaikan Ketua DPP Partai Golkar Bidang Pemenangan Pemilu Jateng dan DIY, M Iqbal Wibisono dalam sarasehan kebangsaan DPD Partai Golkar Kota Semarang, di Hotel Candi Indah, Kamis (26/5) malam.
Menurutnya, KIB merupakan keputusan pimpinan partai untuk menjalin koalisi. Ketua Umum sesuai kapasitasnya sebagai pimpinan partai, memberikan instruksi kepada jajaran struktur partai untuk memberikan arahan kepada para kadernya hingga di tingkat bawah. Mulai dari kabupaten/kota hingga provinsi, untuk melakukan kegiatan yang sama yaitu menyolidkan keberadaan KIB di setiap daerah.
“Untuk meraih kemenangan dan kekuatan, maka harus menjalankan perintah secara tegak lurus, apalagi ini merupakan keputusan partai sekaligus keputusan politik. Kalau sampai di tingkatan bawah ternyata melakukan hal-hal yang lain, maka ini tentu perlu dievaluasi,” ujarnya.
Menurut Iqbal, KIB masih membutuhkan proses karena berjangka waktu cukup panjang. Komposisi KIB memang sementara baru tiga partai, tapi itu telah memenuhi kriteria untuk batas persyaratan partai untuk bisa mencalonkan pasangan Presiden dan Wakil Presiden yang harus di atas 20 persen kursi di legislatif. Harapannya, dapat semakin baik dan solid. Bahkan, ungkap Iqbal, KIB masih membuka peluang partai-partai lain untuk ikut berkoalisi. Tentunya bagi partai yang memang memiliki kesamaan visi-misi, maupun program dan tujuannya.
“KIB memiliki 23,66 persen kursi, jadi memungkinkan untuk bisa mencalonkan pasangan Presiden dan Wakil Presiden. Walau begitu, kami tetap terbuka kalau ada partai lain yang hendak bergabung,” papar dia.
Pada kesempatan yang sama, Ketua DPD Partai Golkar Kota Semarang, Erry Sadewo, mengatakan, KIB merupakan perintah partai yang harus dilaksanakan semaksimal mungkin oleh seluruh kader. Ini semua dilakukan dalam rangka untuk mencapai kepentingan politik Partai Golkar dan dalam rangka memenuhi kepentingan masyarakat secara luas, agar lebih baik lagi.
“Kami tetap akan mengikuti apa yang telah diperintahkan DPP Partai Golkar, dalam rangka menyukseskan calon yang akan diusung pada Pilpres 2024,” kata dia.
Sementara untuk tingkat Kota Semarang, Erry Sadewo menyampaikan bahwa Pilkada masih akan melihat hasil perolehan suara Partai Golkar. Adapun syarat partai untuk dapat mencalonkan pasangan Wali Kota dan Wakil Wali di Kota Semarang, tambah Erry, minimal harus memiliki 10 kursi di dewan. Pada Pileg kemarin, Golkar hanya meraih 3 kursi legislatif untuk Kota Semarang.
“Kalau masih di bawah 10 kursi, tentunya harus ada usaha untuk menjalin koalisi dengan partai lain kalau hendak mengusulkan pasangan calon. Untuk soal komunikasi politik, kami selama ini masih tetap menjalin hubungan baik dengan semua partai,” pungkasnya.(ot/mj)