DEMAK, Mediajateng.net – DPRD Kabupaten Demak pada pertengahan tahun anggaran 2018 telah menetapkan delapan draf Raperda. Draft raperda tersebut akan dibahas dalam pansus DPRD Demak dan telah ditetapkan tiga tim pansus untuk membahas delapan raperda itu.

Salah satu raperda yang akan dibahas oleh pansus DPRD Demak, yakni raperda tentang pengelolaan barang milik daerah.

Menurut Muhammad Rifai, Direktur Lembaga Studi Kebijakan Publik (LSKP) Jateng, pengajuan draft raperda tersebut sebenarnya sangat bagus, asalkan diniati benar – benar dalam pengelolaan barang milik daerah (aset), bukan sekadar untuk melegetimasi atas predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diperoleh oleh Pemkab Demak.

“Kami meminta pansus DPRD Demak, yang membahas raperda pengelolaan barang milik daerah, harus benar – benar teliti dan cermat. Jangan sampai setelah pembahasan dan penetapan malah menjadi polemik dan masalah baru,” kata Rifai, Senin (16/7/2018)

Rifai menambahkan, raperda pengelolaan barang milik daerah ini, melibatkan banyak elemen dan stakeholder terkait aset daerah.

“Sebelum pansus ini melakukan pembahasan secara formal, alangkah baiknya melakukan publik hearing dengan masyarakat, khususnya pemerintah desa di Kabupaten Demak,” ujarnya.

Terkait lahan – lahan pasar tradisional yang saat ini dianggap milik Pemkab Demak, Rifai mempertanyakan, apakah memang benar lahan tersebut milik Pemkab Demak atau aset milik desa.

Jika memang aset desa, mekanisme pelepasannya harus sesuai ketentuan yang ada, juga aset – aset lain seperti lahan yg ditempati bangunan perkantoran dan juga jalan – jalan yang beralih menjadi aset daerah.

“Kami melihat dalam rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) A tanah, banyak aset – aset yang bersinggungan dengan milik pribadi maupun pemerintah desa, dalam alih haknya tertera dengan pembelian.Di sini pansus DPRD Demak harus benar – benar menelusuri apakah alih hak tersebut dengan mekanisme pembelian,kalau memang dengan mekanisme pembelian,diambilkan dari anggaran apa,karena dalam laporan keuangan daerah kami tidak melihat adanya pos anggaran untuk pembebasan aset tersebut,” bebernya.

Di sisi lain , lanjut Rifai, dalam pos APBDes di masing – masing desa, LSKP Jateng tidak melihat adanya anggaran dari hasil pembebasan aset tersebut. Dikhawatirkan, nantinya dapat menimbulkan polemik dan masalah baru ditingkat desa.

“Sekali lagi, kami minta tim pansus DPRD Demak agar benar – benar cermat, teliti dan transparan dalam pembahasan raperda pengelolaan barang milik daerah. Kalau perlu didrop terlebih dahulu terkait usulan raperda tersebut, karena kami khawatir pemerintah desa tidak akan mampu mempertanggungjawabkan anggaran dari hasil pengalihan hak atas aset tersebut, ” tutupnya.

53 KOMENTAR

Comments are closed.