SEMARANG, Mediajateng.net – Untuk menjaga netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Pilkada serentak 2017, Gubernur Jateng, Ganajar Pranowo bakal mengutus tim dari Badan Kepegawaian Daerah.
Hal tersebut diungkapkan Ganjar karena dirinya mencium adanya penggalangan pemenangan dengan memanfaatkan birokrat atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) oleh incumbent di salah satu kabupaten yang akan menggelar Pilkada 2017.
Politikus PDIP ini mengaku mendapat laporan dari Twitter, ada incumbent yang mengotak-atik struktur pemerintahan untuk menggalang kekuatan menghadapi Pilkada 2017 mendatang. “Sudah ada kejadian, kepala sekolah dipindah-pindah. Nanti akan kami cek. Kalau secara aturan, tidak boleh,” kata dia, kemarin.
Sementara itu, Pengamat Politik dari Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, M Yulianto mengungkapkan bahwa selama ini tidak sedikit incumbent yang terdikikasi memanfaatkan birokrat atau kepala SKPD untuk menjadi mesin pemenangan. “Sejak dari dulu, setiap menjelang Pilkada, incumbent memang rawan mempolitisasi kalangan birokrat,” ucapnya.
Meski hal tersebut merupakan kesalahan besar, namun tetap saja banyak yang melanggar. Hal tersebut tertuang dalam UU. Jika dilanggar, mereka yang terlibat bisa dipersolakan ke Mahkamah Konstitusi dan terancam hilang jabatan. Menurut Yulianto, hal tersebut jelas menodai tugas pokok fungsi (tupksi) birokrat yang merupakan aparatur pelayanan publik. Bukan mesin pemenangan atau menjadi pendukung salah satu calon.
Bagi Yulianto, fenomena ini merupakan sisi buruk dari demokrasi ketika menjelang Pilkada. Karena itu, badan pengawas pemilu (Bawaslu) harus lebih cermat melihat gejala-gejalanya. “Masyarakat dan kelompok pemerhati yang peduli terhadap demokrasi bersih pun harus ikut terlibat dalam pengawasan ini,” tegasnya. (MJ-058)
Comments are closed.