SEMARANG, Mediajateng.net – Pemilihan gubenur Jawa Tengah menjadi salah satu hajat di tahun politik. Semestinya hal tersebut menjadi kesempatan untuk memilih pemimpin yang benar – benar berpihak kepada masyarakat. Perolehan sektor pendapatan asli daerah, sudah semestinya masuk  ke anggaran yang bersifat riil.

“Masyarakat sebagai pemilih harus lebih jeli memilih pemimpin yang pro berpihak kepada masyarakat, termasuk dalam hal mengelola anggaran keuangan daerah.” demikian dijelaskan Pudjo, salah satu warga Semarang dalam diskusi Prime Topik berjudul Mengawal PAD di tahun Politik, yang diseleggarakan di Quest Hotel, Plampitan Semarang, kemarin.

Hal senada juga disampaikan oleh Yahya Haryoko, selaku Ketua Komisi C DPRD Jawa Tengah, melihat bahwa selama ini postur perolehan pendapatan asli daerah yang didapat oleh pemerintah Jawa Tengah sangat tidak bervariasi.

Pihaknya menyebut selama ini perolehan pendapatan asli daerah masih saja bertumpu pada sektor pajak kendaraan bermotor dan retribusi. Padahal secara kasat mata, potensi pendapatan asli daerah tidak melulu berpatok di sektor pajak.

“Tetap perlu intensifikasi dan ekstensifikasi sektor pendapatan asli daerah, salah satunya dengan cara optimalisasi kinerja BUMD yang ada. Sektor jasa keuangan perbankan masih sangat mendominasi. Tidak hanya bisa mengandalkan masyarakat untuk bayar pajak. Sementara ekonomi Jawa Tengah, tidak tumbuh,” tegas Yahya

Sementara itu Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah mengeluarkan target pencapaian pendapatan asli daerah sebesar Rp13,9 triliun rupiah.

Target tersebut, lanjut dia, optimis bakal tercapai 100 persen mendekati bulan September 2018 mendatang. BPPD Jawa Tengah mengakui perolehan sektor pendapatan asli daerah masih sangat bergantung pada pajak daerah dan retribusi daerah.

“Sebanyak Rp10 triliun lebih terserap untuk pajak daerah di antaranya pajak kendaraan bermotor dan pajak cukai rokok. Sementara sisanya sebesar Rp105 miliar rupiah berasal dari retribusi daerah,” demikian penjelasan Edy S. Bramanto, selaku Kepala Bidang Retribusi dan Lain – lain, BPPD Jawa Tengah.