SEMARANG, mediajateng.net, – Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Kota Semarang menyampaikan masukan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang terkait pemberian perpanjangan waktu kepada kontraktor pembangunan Pasar Wonodri, yang tak bisa menyelesaikan pekerjaan sesuai target waktu.

Demikian disampaikan Ketua BPC Gapensi Kota Semarang Devri Alfiandy, dihadapan para media di kantornya, Jumat (4/1). Menurutnya, dalam Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah memang diperbolehkan memberikan perpanjangan waktu dengan sistem denda.

“Memang boleh, tapi harus dilihat syaratnya apa dulu. Kalau hanya soal hujan dan material yang mengakibatkan pekerjaan itu tak selesai, itu jadi alasan yang kurang kuat. Kecuali kalau di sekitar lokasi proyek ada bencana seperti banjir,longsor dan rob. Perpanjangan waktu ini kami lihat sebagai ketidak tegasan Pemkot Semarang kepada pihak ketiga yang wanprestasi,” katanya.

Kebijakan ini, menurutnya juga sangat berbahaya bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pengguna Anggaran. Karena hal ini bisa menjadi persoalan hukum di kemudian hari.

“Saya mengingatkan kepada pengguna anggaran agar lebih hati-hati dalam membuat kebijakan. Jangan hanya cari aman saat ini, tapi di belakangnya ada masalah. Dengan tambahan 25 hari itu jika pekerjaan selesai tidak apa-apa, kalau ternyata tidak selesai lagi bagaimana? Bisa jadi blunder, apalagi itu kontraktor dari Jakarta. Tentunya akan menjadi kecemburuan bagi kontraktor lain, khususnya yang dari Kota Semarang,” tegasnya.

Seperti diketahui, Walikota Semarang Hendrar Prihadi menyebutkan, pembangunan Pasar Wonodri Semarang hingga akhir tahun 2018 baru mencapai 85 persen.

“Bulan Desember kemarin, sesuai kontrak selesai 85 persen. Sisanya, 15 persen masih ada waktu tambahan untuk dikerjakan selama 25 hari dengan model denda,” kata Walikota usai rapat paripurna yang berlangsung di Gedung DPRD Kota Semarang, Rabu (2/1).

Hendi, panggilan akrab Hendrar Prihadi menjelaskan, pekerjaan pada tahun lalu hanya menyisakan proyek pembangunan Pasar Wonodri Semarang, sementara yang lainnya sudah rampung.

Mengenai keterlambatan penyelesaian pembangunan Pasar Wonodri Semarang, kata dia, sudah ada kesepakatan dengan hasil koordinasi bersama Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D).

“(Kontraktor-Red.) boleh mengerjakan sampai 100 persen dengan denda selama 25 hari,” katanya, saat ditanya mengenai sanksi bagi kontraktor yang mengerjakan.
Setelah pembangunan Pasar Wonodri rampung, kata dia, nanti akan dimintakan anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2019. (ot/mj)