Ganjar: PT KAI, Tunjukkan Keabsahan Kepemilikan Lahan!

18

SEMARANG, Mediajateng.net – Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menyayangkan sikap PT KAI dalam usaha pembebasan lahan proyek revitalisasi jalur Tawang-Tanjung Emas di Kebonharjo, Semarang.
Sebelumnya, usaha pengambil alihan aset pelat merah atas 130 bangunan ini sudah ditolak warga. Terlebih sebagian warga telah mengantongi sertifikat hak milik (SHM) tanah. Di sisi lain, PT KAI Daerah Operasi (Daop) 4 tidak bisa menunjukkan bukti atas kepemilikan lahan tersebut kecuali groundcart dari zaman Belanda.
Orang nomor satu di Jateng yang didapuk sebagai pengarah dalam proyek reaktivasi ini mendorong agar PT KAI mematuhi prosedur hukum yang berlaku. “Kalau merasa itu lahan PT KAI, harus bisa menunjukkan keabsahannya. Ikuti prosedur hukumnya,” ucap politisi PDI Perjuangan itu, kemarin.
Menurutnya, bagi warga yang sudah mengantongi SHM yang sah dari Badan Pertanahan Negara (BPN), harus diberi ganti rugi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sementara warga lain yang tidak punya sertifikat resmi, bisa lewat negoisasi. “Perlakuan antara yang punya SHM dan tidak, harus beda. Caranya, dengan pendekatan yang lebih baik,” tegasnya.
Sementara itu, salah satu warga Kebonharjo, Diana Sukorina menentang keras usaha penertiban lahan yang dilakukan PT KAI. Jika tidak bisa menunjukkan keabsahan kepemilikan lahan, PT KAI dituding telah melanggar UU Nomor 2 Tahun 2012 yang mengatur tentang pengambilan lahan untuk kepentingan publik. “PT KAI tidak punya NIB (nomor induk bidang), HPL (hak pengelolaan tanah), atau apa pun yang membuktikan bahwa lahan untuk revitalisasi itu milik mereka. Jadi, mereka tidak boleh mengambil apa pun, apalagi yang sudah punya SHM. Ini berarti melanggar Undang-undang,” ungkap wanita yang juga Ketua Yayasan Pendidikan Kusuma Bhakti ini. (MJ-43)

Comments are closed.