TEGAL,MEDIAJATENG.NET-

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menyatakan jabatan para aparatur sipil negara (PNS) yang di-nonjob-kan oleh Walikota nonaktif Siti Masitha harus dikembalikan. Mereka harus menduduki jabatan semula seperti yang diperintahkan pengadilan.

“Yang nonjob nonjob itu kembalikan, angkat lagi, keputusan PTUN harus dilaksanakan sebagai bentuk konstitusionalisme. Kita taat aturan, bahwa nanti di kemudian hari ada evaluasi dan penataan, tidak masalah, yang penting haknya kembalikan dulu,” katanya, dalam pengarahan pada ASN Pemkot Tegal, Kamis (31/8) di Balaikota Tegal.

Ganjar meminta Plt. Walikota Tegal M Nursholeh segera melaksanakan perintah pengadilan tersebut. Selain itu Nursoleh juga diminta melaksanakan penataan organisasi agar pemerintahan kembali kondusif dan responsif melayani masyarakat.

“Segera kompakkan jajaran birokrasi. Ini momentum yang baik untuk memperbaiki pemerintahan,” tandas Ganjar.

Nursoleh Ketika diminta tanggapannya siap untuk melaksanakan instruksi Gubernur. ” Saya Siap laksanakan petunjuk Pak Gubernur untuk kembalikan PNS nonjob tersebut ke posisinya, kebetulan Partai Golkar melalui Pak Wisnu (Ketua Golkar Jateng) juga menginstruksikan hal yang sama,” Tegas Nursoleh.

Kasus PNS nonjob ini bermula ketika mereka mengkritik kepemimpinan Sitha. Pemerintahan Sitha dianggap tidak berjalan dengan baik karena adanya ketidakharmonisan dengan Nursholeh selaku Wakil Wali Kota. Sitha juga disebut berlaku arogan dan sewenang-wenang terhadap aparat birokrasi di lingkungan Pemkot Tegal.

Kritikan tersebut berdampak serius. Pada 21 April 2015, Sitha menerbitkan Surat Keterangan (SK) nonjob dan pembebasan jabatan kepada 15 PNS eselon II dan III.

Khaerul Huda salah seorang PNS yang di nonjobkan menyebut terdapat sepuluh PNS eseolon II dan lima PNS eselon III. Khaerul dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan. Khaerul memang dikenal vokal mengkritisi pemerintahan Sitha.

Penerbitan SK ini direspons dengan aksi unjuk rasa sejumlah PNS dan aktivis Kota Tegal. Mereka menggelar orasi dan melakukan aksi mogok bekerja di sejumlah instansi pemerintahan.

Bukannya dicabut, jumlah PNS yang dicopot malah bertambah. Adalah Direktur Utama (Dirut) PDAM Kota Tegal, Bambang Sugiarto yang harus rela dicopot dari jabatannya pada 7 Mei 2015. Alasan Bambang dicopot diduga karena dirinya ikut serta dalam beberapa kali aksi menolak kepemimpinan Siti Masitha.

Mereka yang dinonjobkan kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang dan menang. Masitha banding ke PTUN Surabaya namun kemenangan berpihak pada PNS. Hingga Masitha mengajukan peninjauan kembali ke Mahmakah Agung, keputusan tetap berpihak PNS.

Meski demikian, sejak putusan berkekuatan tetap pada 2016, Masitha tak juga mengembalikan jabatan PNS. (MJ.101)