DEMAK, Mediajateng.net – Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jateng yang dilaksanakan pada 27 Juni 2018 lalu, masih mengisahkan banyak persoalan.
Hasil evaluasi pelaksanaan Pilkada Jateng di Kabupaten Demak, Panwas Demak mencatat sejumlah temuan dalam tahapan pilkada.
Diantaranya, pemutahiran data pemilih masih banyak yang belum diharapkan baik secara regulasi maupun proses. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang bekerja tidak sesuai tupoksinya dan ada PPDP yang juga anggota partai politik.
Pada saat kampanye, masih banyak pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye.
“Secara umum, pelanggaran menurun cukup signifikan. Kita juga tidak menemukan maupun menerima laporan terkait money politik. Selama tahapan Pilkada Jateng, kami bekerja semaksimal mungkin, mulai panwas kabupaten, kecamatan hingga desa,” kata Ketua Panwaslu Demak, Khoirul Saleh, seusai acara rapat koordinasi evaluasi pengawasan tahapan Pilkada tahun 2018, Sabtu (28/7/2018).
Acara yang berlangsung di Hotel Amantis Demak ini, dihadiri seluruh anggota Panwas Kabupaten Demak, Panwas Kecamatan dan Panwas Desa.
Evaluasi ini, kata Khoirul, diharapkan dapat menyerap semua masukan dalam rangka perbaikan pilkada kedepan, sebagai proses pergantian kekuasaan dengan norma, regulasi dan etika, sehingga pergantian pemimpin berjalan secara baik.
“Evaluasi ini penting, untuk bahan antisipasi kecurangan dalam hajatan pemilu kedepan, sehingga pilkada berikutnya dapat berjalan sesuai koridor regulasi, etika dan undang-undang yang berlaku,” tandasnya.
Terkait proses pemungutan suara, tingkat partisipasi masyarakat di Kabupaten Demak masih rendah. Panwas Demak mencatat hanya 57 persen warga yang menggunakan hak pilihnya. Meski ada kenaikan jika dibandingkan ada Pilkada Jateng sebelumnya, namun tingkat partisipasi pada Pilgub Jateng 2018, masih jauh dari target KPU Demak yakni 71 persen.
“Masyarakat masih apatis , tidak peduli apakah sudah masuk dalam daftar pemilih atau belum. Selain itu, juga kurang adanya kesadaran untuk menggunakan hak pilihnya. Ini yang menjadi PR kita bersama,” ujarnya.
“Kedepannya publikasi menjadi penting. Diharapkan publikasi akan merangsang oponi publik yang baik, bahwa pilkada sudah dikelola dengan baik dan ada perbaikan, sehingga kedepan lebih baik. Terlebih sebentar lagi juga akan digelar pileg dan pilpres,” pungkasnya.