Jawa Tengah

Duh! Proyek Pendamping Desa Kementerian dan Pemprov Bentrok

×

Duh! Proyek Pendamping Desa Kementerian dan Pemprov Bentrok

Sebarkan artikel ini

SEMARANG, Mediajateng.net – Rekrutmen Tenaga Pendamping Profesional Desa (TPPD) oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi membuat berang Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Disinyalir ada kepentingan politis dibalik rekrutmen tersebut.
Sedianya Kemendes, PDT dan Transmigrasi merekrut 7.648 calon TPPD yang tertuang dalam Surat Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD) Nomor 050.4/FPPMD-I/V/2016 tanggal 23 Mei 2016.
Mengetahui hal tersebut, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Bapermasdes) Tavip Supriyanto merasa pihaknya telah dikesampingkan. “Kemendes, PDT dan Transmigrasi telah melakukan rekrutmen sepihak, tanpa koordinasi dengan kami di Provinsi,” keluh Tavip, kemarin.
Penerimaan yang dilakukan Kemendes PDT dan Transmigrasi tersebut tentu menjadi runyam karena Pemprov Jateng telah memilikian puluhan ribu Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD). Menurut Tavip, Jika Kementerian terkait melakukan rekrutmen hanya sejumlah 7.648 TPPD, sangat jauh dari kebutuhan. “Kuota yang disediakan Kementerian sangat kurang, jauh, sangat jauh,” keluh Tavip.
Di Jateng terdapat 7.809 desa, menurut Tavip, dengan hanya 7.648 TPPD masih sangat kurang. “Sementara KPMD di Jateng telah mencapai 39.045 orang dan mendapatkan alokasi APBD sebesar Rp5 juta per desa,” ungkap dia.
Menurutnya Ditjen PPMD pada 23 Mei telah menetapkan calon pendamping profesional Jateng yang dinyatakan lulus secara online sebanyak 7.648 orang. Ribuan calon peserta tersebut menjalani tes tertulis, psikotes dan evaluasi kualifikasi di Unsoed Purwokerto.
Padahal lanjutnya, pemprov telah menyatakan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tidak akan melakukan rekrutmen tenaga pendamping desa. Keberadaan KPMD telah diluncurkan Gubernur Ganjar Pranowo pada puncak peringatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) di Temanggung beberapa waktu lalu. ”KPMD telah diberi peningkatan kapasitas sehingga siap mendampingi desa. Bahkan ada 4-5 orang yang akan mendampingi setiap desa,” ungkap Tavip. (MJ-069)