SEMARANG, Mediajateng.net – Menggandeng Unicef, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memanfaatkan peran anak dalam penurunan angka perundungan.

Rini Handayani, Asisten Deputi Perlindungan Anak KPPA menjelaskan program tersebut sebagai langkah antisipatif terhadap tingginya angka kekerasan pada anak, khususnya di sekolah. Maka pemerintah mengembangkan Model Program Pencegahan Perundungan dan Penerapan Disiplin di sekolah.

“Sekolah menjadi tiang tumpu kekerasan pada anak, meski telah ada Permendikbud no 82 tahun 2015, tentang pencegahan dan penanggulangan kekerasan di sekolah,” katanya.

Dalam acara yang digelar di Hotel Grandhika, Jalan Pemuda, Semarang, Selasa (20/3) tersebut, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menggandeng Yayasan Setara sebagai partner lokal.

Pemerintah bersama Unicef, lanjutnya, melihat bahwa terdapat dua hal yang tepat terkait pencegahan dan penanggulangan kekerasan di sekolah, yakni meningkatkan peran anak dan perubahan mindset guru.

“Anak dilibatkan sebagai agen perubahan. Dan harus ada intervensi terhadap guru dan lingkungan siswa. Dan karena program itu telah 3000 sekolah telah mendeklarasikan sebagai sekolah ramah anak,” katanya.

Berdasarkan hasil penelitian yang di release oleh Global School-Based Health Survey pada tahun 2015, di Indonesia tercatat 21% anak mengalami perundungan di sekolah, dan ada 20,8% anak mengalami perundungan di Jawa.

Ia pun menyatakan ada dua jurus jitu untuk menekan kasus bullying di dua kota itu. Yang pertama dengan melakukan perubahan perilaku guru dan murid dalam program positif disiplin.

Pihaknya pun mengajak dua peneliti Unicef, masing-masing Prof Lucy Bowes dari Oxford university dan Emilie Minnick sebagai Spesialis Perlindungan Anak dan Gender untuk menggodok strategi dalam menyelamatkan anak-anak dari tindakan bullying.

Ia mengklaim program ini sangat istimewa karena bisa kolaborasi dengan orangtua murid dan siswa. Dengan menerapkan program, ia mengharapkan adanya perubahan signifikan dalam proses pembelajaran para guru di kelas untuk mencegah kekerasan terhadap siswa.

“Kami akan mengembalikan posisi guru sebagai pendidik dan pengajar para siswa. Berapa lama bisa melakukan hal itu? Tentunya butuh waktu sangat lama. Tetapi, kami yakin akan terjadi penurunan sedikit demi sedikit. Setelah itu baru merubah perilaku di keluarga dan sekolah,” terangnya.

Di tempat yang sama, Emilie Minnick, Spesialis Perlindungan Anak dan Gender Unicef Indonesia menilai Semarang dan Makassar dipilih sebagai proyek percontohan memerangi kasus bullying mengingat wilayahnya yang punya permasalahan kompleks.

“Makassar menuju Kota Layak Anak. Begitu pula dengan Semarang. Diharapkan dengan budaya yang sama ini nanti bisa menyebar ke seluruh kabupaten/kota sekitarnya,” tukasnya.

Salah satu yang inovatif dari program ini, lanjut Emilie, adalah dengan digandengnya anak dalam pencegahan bullying, dan mendorong anak-anak menyebar virus positif.

“Setiap anak diminta untuk memilih 10 teman, ini memakai sosial network teori, dan dipilih 30-40 untuk menyebarkan virus positif di sekolah. Karena 1 dari 5 anak di Indonesia mengalami bullying,” katanya.

Sementara itu Prof Lucy Bowes mengatakan bahwa program tersebut diadopsi dari apa yang dipraktekkan di Amerika. Karena terdapat perbedaan kultur, maka program tersebut mengalami penyesuaian.

“Bullying itu isu yang sangat khusus karena sangat berpengaruh pada pendidikan anak. Kami tidak minta guru, tapi peran siswa yang kami tingkatkan dalam pencegahannya,” katanya.