GROBOGAN, Mediajateng.net – Sebanyak 15 orang dilantik menjadi pengurus anggota DPC Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Grobogan untuk masa bakti 2018-2023. Pelantikan tersebut dilaksanakan di Gedung Riptaloka, Sabtu (2/2/2019) dan dihadiri seluruh anggota DPC Peradi Grobogan serta tamu undangan diantaranya, Ketua Peradi Pusat Dr. H. Fauzie Yusuf Hasibuan, Sekda Grobogan Moh Soemarsono serta perwakilan Forkopimda Kabupaten Grobogan.

Pelantikan para anggota ini ditandai dengan pengucapan sumpah anggota dan penyerahan SK kepada DPC Grobogan serta penyerahan pataka secara simbolis dari Ketua Umum DPC Peradi Pusat Fauzie Yusuf Hasibuan kepada ketua DPC Peradi Grobogan, Yunita Ratna TA.

Kepengurusan DPC Peradi Grobogan yang baru ini akan membawa angin segar bagi masyarakat kalangan menengah ke bawah. Pasalnya, para anggota DPC Peradi Grobogan ini akan siap melakukan bantuan pendampingan hukum kepada warga miskin yang terganjal permasalahan hukum tanpa dipungut biaya sepeserpun.

Hal tersebut dikatakan langsung Ketua DPC Peradi Grobogan, Yunita Ratna dalam sambutannya. Menurut dia, pelantikan pengurus ini selain untuk mengawal konstitusi juga akan ada sinergi dengan pemerintah daerah agar dapat membantu masyarakat tidak mampu yang membutuhkan bantuan hukum.

“Saat ini bila masyarakat miskin berhadapan dengan hukum, mereka akan bingung dan mau kemana. Karena itu, nantinya bisa kita bantu. Pertama, kita akan sosialisasikan tentang produk-produk undang-undang kepada masyarakat,” kata Yunita.

Hal yang sama diungkapkan Ketua Umum Peradi, Fauzie Yusuf Hasibuan. Kepada wartawan, pihaknya mengatakan DPC Peradi Grobogan merupakan perhimpunan advokat yang termuda di Indonesia. Namun, kehadirannya di wilayah ini dapat memberi warna baru dengan memberikan support sistem penegakan hukum.

“Kita bersama-sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan untuk mengentaskan sektor kemiskinan dalam penegakan hukum yakni menegakan keadilan yang dicita-citakan negara Indonesia,” katanya.

Sementara, lanjut dia, tugas sebagai anggota Peradi dalam melakukan pendampingan hukum kepada warga miskin merupakan kewajiban. Hal tersebut seperti yang tertulis dalam UU Nomor 18 Tahun 2013, dimana tertulis anggota Peradi dalam melakukan tugasnya mendampingi warga miskin tanpa memungut biaya sepeserpun.

“Nantinya para anggota Peradi ini akan memberikan bantuan dan sosialisasi berbagai produk undang-undang kepada masyarakat sehingga pemahaman masyarakat semakin lama semakin meningkat sehingga proses kewenangan hak-hak hukumnya bisa digunakan sendiri tanpa ada pihak lain. Peradi akan membela hukum pada orang miskin karena itu merupakan kewajiban hukum. Kalau hal ini tidak dilaksanakan anggota Peradi, maka ia dinyatakan melanggar kode etik dan profesi advokat yang berlaku,” ungkapnya.

Sementara itu, Sekda Grobogan, Moh Soemarsono mengungkapkan, Pemkab Grobogan telah menganggarkan program bantuan hukum kepada masyarakat miskin melalui APBD. “Karena itu, kita bisa bersinergi dalam melaksanakan bantuan hukum kepada warga miskin dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Moh Soemarsono. (Ag-Mj)