SEMARANG, Mediajateng.net, – DPRD Kota Semarang mendukung segala bentuk kegiatan pembangunan yang dilakukan Pemkot Semarang. Namun dengan catatan, pembangunan tersebut harus diimbangi dengan penyelesaian permasalahan sosial yang timbul.

Demikian disampaikan Wakil DPRD Kota Semarang Joko Santoso usai mengunjungi  puluhan warga Kampung Tambakrejo, Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara yang terkena dampak penggusuran hunian liar, Jumat (11/5).

Menurutnya, penggusuran terhadap 97 hunian liar di Kampung Tambakrejo sangat disayangkan karena dinilai mengabaikan permasalahan sosial yang akan timbul. Apalagi, proses penggusuran dilakukan saat memasuki bulan suci Ramadhan.

“Setiap WNIberhak memiliki penghidupan yang layak, dan dilindungi oleh negara. Dari sisi hukum penggusuran itu mungkin sudah sesuai dengan tahapan yang ada, namun dari sisi kemanusiaan tidak boleh asal gusur. Harus ada solusi dulu bagi warga yang terdampak,” katanya tegas.

Selain itu, dengan adanya bentrokan antara warga dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Semarang, menunjukan komunikasi antara warga dengan Pemkot terkait dengan proses relokasi, tidak berjalan dengan baik.

“Sempat terjadi bentrokan, menandakan komunikasi yang dilakukan Pemkot kurang baik. Dan saya tidak sepakat dengan apa yang dilakukan oleh satpol PP, melakukan pembongkaran dan penggusuran secara paksa,” sesalnya.

Guna mengurai masalah tersebut, kata Joko, DPRD akan memanggil beberapa instansi terkait, baik Satpol PP Kota Semarang maupun Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana, yang saat ini tengah mengerjakan proyek Revitalisasi Sungai Banjir Kanal Timur (BKT).

“Akan kami panggil, dari unsur Pemkot Semarang dan BBWS serta dari perwakilan warga juga akan kami panggil untuk mencari pokok permasalahan yang ada sekaligus jalan keluar tarbaik. Mungkin Senin (13/5) atau Selasa (14/5),” katanya.

Seperti diketahui, Satpol PP Kota Semarang melakukan penertiban dengan membongkar 97 hunian liar di Kampung Tambakrejo, Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara karena akan dilakukan revitalisasi Sungai BKT. Saat dilakukan penertiban, puluhan warga berusaha menghadang personel Satpol PP Kota Semarang yang hendak membongkar bangunan liar di kampung tersebut, Kamis (9/5). Selain ada perlawanan, isak tangis mewarnai pembongkaran 97 hunian liar di bantaran sungai Banjir Kanal Timur itu. (ot/mj)