Media Jateng, – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang menggelar dialog interaktif yang bertema ‘Pembangunan Berwawasan Lingkungan yang Berkelanjutan’ di Fave Hotel Semarang, Jumat (6/12/2024).
Hadir sebagai narasumber adalah Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Suharsono,Kepala Bidang Penataan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Semarang, Glory Nasarani dan pengamat lingkungan dari Undip Semarang, Wiharyanto Oktiawan.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Suharsono mengingatkan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang untuk melakukan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
Hal ini karena menurutnya, ketika pembangunan didasarkan pada wawasan lingkungan maka akan berdampak positif ke depan dan tidak akan menjadi penyesalan bagi generasi berikutnya.
“Kami berharap memang perencanaan pembangunan yang dilakukan sekarang adalah perencanaan pembanguanan yang berjangka 50-100 tahun kedepan yang kemudian bisa membanggakan bagi anak cucu kita,” kata Suharsono.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengaku tak ingin persoalan potensi bencana di Kota Semarang tidak terurai dengan baik.
Apalagi melihat wilayah Semarang bagian Utara yang terus mengalami penurunan tanah dan diharapkan tidak hilang karena potensi tersebut.
“Sehingga kami berharap pembangunan itu harus terintegrasi mempertimbangkan wilayah resapan atau daerah atas dan kemudian menghitung dampak di wilayah hilir,” bebernya.
Dengan semakin berkembangnya pembangunan infrastruktur di Kota Semarang, lanjut Suharsono, maka hal tersebut juga akan mengurangi kualitas lingkungan. Sehingga pembangunan harus didasarkan pada wawasan lingkungan.
“Itu yang kita inginkan supaya perencanaan yang dibuat 20 tahun yaitu RPJPD, lalu 30 tahun RPPLH lalu RTRW itu 30 tahun itu semuanya dirancang untuk keberlanjutan masa depan pembangunan dan kualitas pembangunan masa mendatang. Jangan sampai disesali karena dampaknya,” tegasnya.
Sementara ia melihat Kota Semarang memang sudah cukup bagus dalam perencanaan dan penataan pembangunan.
Namun masih perlu adanya evaluasi seperti masih adanya alih fungsi lahan yang cukup tinggi yang berdampak pada berkurangnya wilayah resapan air.
“Sepeti kebun, sawah dijadikan pemukiman. Ini kan alih fungsi lahan. Dampaknya wilayah resapan berkurang. Akibatnya jika hujan air akan langsung turun ke bawah dan dibagian bawah daya tampung tidak mencukupi lalu mengakibatkan banjir dan penurunan kesehatan,” paparnya.
Selain itu, pihaknya meminta agar masyarakat juga ikut mengawasi pembangunan infrastruktur. Sehingga pengawasan dari implementasi kebijakan tidak hanya dilakukan DPRD saja.
“Masyarakat kita harapkan menjadi bagian yang mengawasi agar pelaksanaan dari perencanaan dijaga sebaik-baiknya,” tandasnya.(ot/mj)
