Blora, Mediajateng.net – Perekrutan Panitia Pemilihan Kecanatan (PPK) se Kabupaten Blora yang dilakukan KPU Kabupaten Blora disemprit Bawaslu. Pasalnya, Bawaslu menemukan sejumlah calon anggota PPK di beberapa kecamatan, salah satunya masih terikat suami istri dengan penyelenggara Pemilu lainnya. Karena itu, pihaknya akan mencopot penyelenggara tersebut.

Ketua Bawaslu Kabupaten Blora, Lulus Maryonan akan berkoordinasi dengan KPU Blora terkait temuan Bawaslu yakni sejumlah penyelenggara Pemilu yang berstatus suami istri.

” Kami memang menemukan ada sejumlah Penyelenggara Pemilu yang di duga masih ada hubungan suami istri, PPK Kecamatan Blora, dan Kunduran yang masih ada hubungan suami istri dengan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Kami akan melakukan koordinasi dengan KPU. Diharapkan sebelum pelantikan salah satu harus sudah di copot atau mengundurkan diri,” tegas Lulus Maryonan, Sabtu (8/12/2018).

Lulus mengungkapkan, rencananya pelantikan anggota PPK ini dilaksanakan pada 2 Januari 2019 mendatang. Namun, pihaknya tetap menegaskan bahwa satu dari pasutri tersebut harus dicopot atau mengundurkan diri. Hal tersebut ia paparkan sesuai PKPU No 3 tahun 2018 ?3, mengenai Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Suara pada bab IV.

“Pada bab IV tertulis pembentukan PPK, PPS dan KPPS bagian kesatu persyaratan anggota PPK, PPS, dan KPPS pasal 36 ayat 1 berbunyi syarat untuk mebjadi anggota PPS, PPK, KPPS tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu. Di sini jelas bahwa penyelenggara pemilu tidak boleh berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu,” ungkap Lulus.

Lulus menambahkan, tidak menutup kemungkinan masih ada hal tersebut di kecamatan lain. “Kami akan terus koordinasi dengan KPU agar penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 nanti bisa berjalan lancar dan kondusif,” katanya. (Ag-Mj)