Grobogan, Mediajateng.net- Suara keras puluhan pendemo terdengar mengagetkan masyarakat yang tengah beraktivitas di sepanjang jalan Dr Soetomo, Purwodadi. Tepatnya di depan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Grobogan, Rabu (14/11/2018) pagi.

Para pendemo tersebut merupakan 60 buruh yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Buruh Grobogan (Gebug). Mereka menggelar aksi damai di depan Kantor Disnakertrans dan dilanjutkan di depan pintu gerbang Pendopo Kabupaten. Dalam aksi demo ini, para buruh menuntut kenaikan upah minimum kabupaten/kota 2019 naik menjadi 12,5 persen.

Para buruh melakukan orasi di depan pintu gerbang Pendopo Kabupaten Grobogan. Selang 30 menit kemudian, perwakilan buruh diterima Sekda Grobogan Moh Soemarsono didampingi Kepala Disnakertrans Achmad Haryono dan Kepala Satpol PP Bambang Panji. Pertemuan tersebut dipergunakan untuk audiensi di ruang rapat Setda Lantai 1.

Dalam audiensi tersebut, Sintono, Koordinator Aksi mengatakan, para buruh mendesak kepada pemerintah untuk menaikkan upah minimum pada 2019 nanti sebesar 12,5 persen. Semula upah minimum pada tahun 2018 sebesar Rp 1.560.000. Di tahun 2019, para buruh berharap upah minimum naik menjadi Rp 1.755.000.

‘’Kalau mengacu hasil rapat SPSI Jateng dan Nasional, teman-teman buruh menyepakati tuntutan kenaikan sebesar 25 persen. Ini permintaannya kami turunkan menjadi 12,5 persen saja. Kami akan terus mengupayakan dan mendesak pemerintah untuk menerima usulan itu,” katanya.

Sintono menegaskan, sebelumnya ia dan teman-temannya sudah melakukan survey kebutuhan hidup di lapangan. Seharusnya, menurut dia, kebutuhan hidup layak para buruh di Kabupaten Grobogan ini sebesar Rp 2.600.000. Survey tersebut dilakukan dengan mendata harga kebutuhan pokok di toko-toko yang berada di sekitar tempat tinggal buruh.

‘’Teman-teman buruh ini masuk pagi pulang sore. Sehingga tidak mungkin mereka belanja di pasar tradisional. Kalau naik 25 persen saja masih jauh dari Rp 2.600.000 karena setelah dihitung lagi hanya didapatkan sekitar Rp 1.900.000. Kami saja sudah menurunkan lagi menjadi 12,5 persen sesuai kesepakatan teman-teman buruh di Grobogan,” ujar Sintono.

Dalam rapat di Disnaker Groboga, Jumat (9/11/2018) beberapa waktu lalu, mayoritas anggota dewan pengupahan menyetujui kenaikan UMK 2019 sebesar 8,03 persen atau menjadi Rp 1.685.500. Kenaikan itu sesuai dengan penghitungan dalam PP 78 tahun 2015 Tentang Pengupahan. Namun, usulan kenaikan itu ditolak pihak SPSI saat itu.

Sintono mengemukakan, PP 78 tahun 2015, menetapkan kenaikan upah buruh hanya berkisar 8-10 persen tiap tahun. Kenaikan ini dilakukan hanya berdasarkan kenaikan inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

‘’Harusnya, kenaikan upah didasarkan pada komponen hidup layak yang diamanatkan dalam UU No 13 tahun 2013 dan Kepmenaker No 13 tahun 2012. Abaikan PP 78 tahun 2015 karena isinya tidak melindungi kepentingan kaum buruh dan hanya melegalkan politik upah murah,” tegasnya.

Sementara itu, Sekda Grobogan Moh Sumarsono mengatakan, adanya aspirasi dari aliansi buruh tersebut, nantinya Pemkab akan mengajukan dua angka kenaikan upah ke Gubernur Jateng. Yakni, kenaikan upah sebesar 8,03 persen atau Rp 1.685.500 sesuai rapat dewan pengupahan dan Rp 1.755.000 sesuai aspirasi dari buruh Kabupaten Grobogan.

‘’Nanti sifatnya bukan usulan, namun laporan. Kami melaporkan pada Gubernur tentang kronologis dan dinamika yang terjadi di Grobogan. Keputusannya kami serahkan Gubernur,” pungkasnya. (Ag-Mj)