Semarang, mediajateng.net, Masyarakat kota Semarang terus meminta adanya langkah intensifikasi sektor pajak oleh pemerintah, diungkapkan kepada Mediajateng.net, Selasa (13/3/18) tidak hanya fokus penekanan mengejar pendapatan sektor pajak bumi dan bangunan (PBB).

Menurut Abdun Muchfid dari Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen LP2K Semarang, pemerintah kota Semarang masih memiliki sektor pajak retribusi lain yang perlu untuk dirapikan kembali.

Contohnya adalah sektor retribusi parkir yang secara kasat mata sangatlah potensial namun selalu tidak sesuai target.

“Masih banyak sektor pajak retribusi yang contohnya retribusi parkir. Mengapa tidak sesuai target, bocornya dimana, pemerintah harus bisa memberikan informasi yang transparan. Artinya tidak hanya untuk pajak PBB saja, masyarakat di kota Semarang ditekan,” demikian penegasan Mufid, saat mengomentari diskusi ‘Menimbang Kebijakan PBB Kota Semarang’ di lobi Hotel Pandanaran, Semarang, Senin (12/3 )

Dengan kebijakan revisi kenaikan pajak PBB untuk tahun 2018 yang dilakukan pemerintah kota Semarang,  ditambahkan pula oleh pengamat ekonomi Universitas Diponegoro, Nugroho SBM, pemerintah harus sangat berhati – hati dalam menerapkan tarif pajak. Penerapan tarif pajak harus melihat zona kawasan dan individu yang bersangkutan. Pemerintah tidak bisa begitu saja mengabaikan kondisi ekonomi yang dialami masyarakat saat ini.

“Sudah saatnya penerimaan pajak PBB dilakukan secara intensif, bukan mengejar kenaikan target pendapatan semata.” kata Nugroho

Seperti dikatakan oleh Kepala Bidang Perpajakan Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang, Saryono, tahun 2017 lalu, perolehan pendapatan pajak sektor PBB telah mencapai angka fantastis yaitu sebesar 34,8 milyar rupiah atau sebesar 113,4 persen dari target perolehan. Diharapkan dengan kebijakan revisi besaran PBB yang diberlakukan oleh Walikota Semarang, Hendrar Prihadi, akan mendorong masyarakat segera membayarkan pajaknya.(edo-Mj)