DEMAK, Mediajateng.net – Sebanyak satu milyar orang penduduk bumi atau sekitar 15 persen dari jumlah penduduk dunia, adalah penyandang Disabilitas. Orang seringkali tidak menyadari banyaknya penyandang disabilitas di seluruh dunia termasuk disekitar kita dan tantangan yang mereka hadapi.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui World Health Organization (WHO) mempunyai misi untuk meningkatkan kualitas hidup bagi para penyandang disabilitas melalui upaya nasional, regional dan global.

Namun demikian, arus pergerakan isu perlindungan penyandang Disabilitas di Indonesia tidak serta-merta menunjukkan perubahan berarti bagi mayoritas penyandang Disabilitas.

“Saya merasa pemerintah kurang memberikan perhatian pada teman-teman Disabilitas. Fasilitas umumnya saja kurang, jangankan di kabupaten di provinsi saja masih belum (kurang) fasilitas untuk teman-teman Disabilitas,” kata Bowo Sidik Pangarso (BSP), Wakil Ketua Komisi VI DPR RI , seusai acara peringatan Hari Disabilitas Internasional di Graha Sakinah, Demak, Minggu (9/12/2018).

Sebagian besar dari mereka (penyandang Disabilitas) masih tetap terpenjara oleh belenggu subordinasi (anggapan bahwa suatu peran yang dilakukan oleh satu jenis kelamin lebih rendah dari yang lain. Telah diketahui, nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, telah memisahkan dan memilah-milah peran-peran gender, laki-laki dan perempuan) dan alienasi (proses menuju keterasingan) yang kokoh, hingga tampaknya masih terlalu dini untuk mengatakan bahwa pergerakan isu perlindungan penyandang Disabilitas telah mencapai titik keberhasilan.

“Kita perhatikan , pemerintah belum memberikan perhatian penuh pada saudara kita ini. Ketika negara tidak bisa hadir , siapa lagi yang bisa membantu kalau bukan kita – kita,” ujarnya.

Peringatan Hari Disabilitas Internasional ini, diharapkan dapat menjadi sebuah momentum penting untuk mengukuhkan kembali semangat juang teman – teman Disabilitas , untuk meneruskan upaya mereka dalam memperoleh eksistensinya sebagai warga negara yang setara. Di samping itu, momen ini diharapkan dapat menjadi sarana bersama untuk menggalang solidaritas terhadap pemenuhan hak dan kesetaraan bagi masyarakat penyandang Disabilitas.

“Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyandang Disabilitassudah disahkan. Undang-undang ini memiliki semangat untuk melakukan penghapusan setiap tindakan diskriminasi dan marginalisasi terhadap Penyandang Disabilitas. Undang-undangnya ada , tapi anggaran untuk Disablitas belum diturunkan, ini berbeda dengaan negara lain yang sudah setara, maka saya harapkan pemerintah hadir dan mau membiayayai untuk keperluan teman-teman Disabilitas,” kata BSP yang juga politisi Partai Golkar.

“Selain itu, teman – teman disabilitas perlu dibiayai sebagai modal awal dan karyanya di beli oleh pemerintah daerah,” lanjut Dia.

Pada kesempatan itu, BSP berjanji setiap bulan akan memberikan 5 kursi roda kepada teman-teman Disabilitas dan akan memfasilitasi transportasi serta akomodasi mereka yang akan memasang kaki palsu di Mojokerto, Jawa Timur.

“Saya tak bisa banyak-banyak berkata. Saya akan berjuang di Demak bersama para teman-teman untuk Difabel, sementara hanya bisa membantu 5 kursi roda setiap bulan. Saya terharu dengar cerita mereka, untuk dapat kaki palsu harus patungan ke Mojokerto. Saya berjanji akan menyediakan transportasi mobil, bensin dan konsunsi untuk perjalanan kesana,” tutupnya.