BPK Temukan Retribusi Gelap di Grobogan

GROBOGAN, Mediajateng.net – Permasalahan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Grobogan yang mencuat dari laporan Badan Pengawas Keuangan (BPK), dikupas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Grobogan, di Gedung Paripurna, Senin (13/6).
Permasalahan yang menjadi perhatian, dalam sidang yang dipimpin Budi Susilo Wakil Ketua Pansus 2, diantaranya temuan BPK terkait adanya tiket restribusi yang tidak disertai dengan korporasi. Karenanya, dikhawatirkan akan memunculkan penyimpangan dana yang berhasil dikumpulkan karena tidak masuk ke kas Daerah.
Karenanya, dalam sidang Pembahasan Perda LKPJ Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2015, Budi meminta meminta Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan Dan Energi (Disperindagtamben) Kabupaten Grobogan untuk segera bertindak. “Dalam laporan BPK, ada temuan tiket restribusi pasar yang tidak disertai korporasi, kita meminta penjelasan bagimana bisa terjadi,” ungkapnya.
Terkait laporan BPK, Muryanto, Kadisperindagtamben, membenarkan adanya temuan karcis tanpa korporasi di salah satu pasar tradisional. “Betul di Pasar Purwodadi. Itu kecelakaan, terjadi karena percepatan peningkatan dengan koorporasi tidak sebanding dengan permintaan tiket di pasar-pasar,” ungkapnya.
Terkait tanggapan perwakilan Disperindagtamben, Budi Susilo, Pimpinan Sidang menyayangkan alasan yang dikemukakan. Pasalnya, dalam pelaksanaan kegiataan tidak seharusnya ada keteledoran akibat tidak adanya korporasi pada tiket. “Terkait karcis yag tidak dikoorporasi bukan kilaf,” ungkap Budi.
Budi menambahkan, permasalahan lain yang muncul yakni adanya temuan barang perbekalan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Grobogan yang sudah ada di gudang sejak tahun 2013.
Terkait temuan BPKPK, Agus Sulaksono, Ketua Pelaksana Harian (Kalakhar) BPBD Kabupaten Grobogan mengungkapkan, barang yang dialokasikan untuk penanganan paska bencana merupaa bantuan yang sudah dialokasikan ke sejumlah daerah rawan bencana namun, dalam keperuntukannya belum diambil oleh daerah yang terkena bencana. “BPBD memang laksanakan kegiatan fisik. Dari temuan tersebut ada kegiatan paska bencana. Sebagian belum terkirim. Dari jumlah Rp 1 miliar ada 17 paket sudah selesai diserah terimakan dan dilaporkan ke BPK,” ungkap Agus. (MJ-047)