Bentrok Proyek Pendamping Desa, Komisi B: Jangan Ribut Rebutan Kapling Negara!

SEMARANG, Mediajateng.net – Bentrok proyek pendaping desa yang dilakukan Kemendes, PDT dan Transmigrasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dinilai sarat politis. Rekrutmen yang belum jelas aturannya menjadi celah lebar untuk dimainkan berbagai kepentingan kelompok.
Anggota Komisi B DPRD Jateng, Ahsin Ma’ruf mengungkapkan bahwa nuansa politis sangat kentara dalam bentrok proyek pendamping desa ini. “Terlebih Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ini dari PKB sementara Gubernur Jateng dari PDIP. Kesannya ini malah jadi rebutan kapling kepentingan negara,” ungkap dia.
Menurutnya, antara nasional dan provinsi, masih perlu koordinasi lebih lanjut agar tidak terjadi duplikasi tenaga pendamping desa. Meski program nasional, jika daerah sudah menjalankannya, harus ada koordinasi dahulu.
Rencana politisasi dengan cara gerilya lewat pendamping desa juga dibaca Pengamat Pemerintahan dari Universitas Diponegoro (Undip), M Yulianto. Dia menilai, tim pendamping desa memang sangat efektif untuk mengakomodir kepentingan internal partai politik secara implisit atau tersembunyi. Terlebih, tidak lama lagi, akan ada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Dikatakannya, sejak kali pertama muncul rencana pembentukan pendamping desa, sudah tersirat nuansa politis yang sangat tinggi. Tim yang seharusnya mengawal Alokasi anggaran Desa (ADD) ini dirasa cukup sensitif mengingat para menteri dan kepala daerah, beda parpol. Mereka berusaha menghadirkan orang partai di inti masyrakat desa. “Sejak awal, saya sudah memperkirakan itu. Dan akhirnya kejadian. Tumpang tindih ini memang dilatarbelakangi unsur kepentingan partai,” ucapnya.
Jika sistemnya tetap dipertahankan seperti ini, Yulianto memperkirakan, keberadaan tim pendamping desa bisa jadi bom waktu yang bisa meledak setiap saat. Selain efektivitas kinerja mereka tidak optimal, ada persaingan politik yang kurang sehat.
Untuk menghindari gesekan ini, sebaiknya sistem rekrutmen pendamping desa menggunakan pihak ketiga. Dengan begitu, tidak ada lagi nuansa politis. Netral karena tidak dilatarbelakangi parpol. “Sudah tidak kepentingan partai, orang-orang yang direkrut pun justru profesional. Ya, dalam perekrutan, tim seleksi pasti akan menjaring mereka yang berkualitas. Bukan yang bisa mengakomodir kepentingan politik,” pungkasnya. (MJ-058)