Grobogan, Mediajateng.net- Masyarakat dihimbau untuk taat membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sesuai dengan jatuh tempo yang tertera pada Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) setiap tahunnya.

Seperti yang tertera pada UU Nomor 22 tahun 2009 pasal 70. Hal tersebut dikatakan Kanit Regident Polres Grobogan, Ipda Afandy. Hal ini dikarenakan STNK pada kendaraan bermotor berlaku untuk lima tahun. Dan setiap tahun terdapat pengesahannya di Samsat.

“Pada intinya, membayar pajak kendaraan bermotor merupakan suatu kewajiban bagi yang punya kendaraan ya. Yang setiap tahun dibayarkan untuk pengesahan STNK. Pajak itu nantinya ‘kan akan kembali lagi untuk masyarakat, yakni untuk pembangunan fasilitas umum. STNK berlaku untuk lima tahun. Setiap tahun ada pengesahannya di Samsat. Jika tidak dibayarkan sesuai jatuh tempo, maka akan ada denda administrasi yang diberlakukan saat perpanjangan STNK, seperti yang sudah diatur dalam UU No 22 tahun 2009 pasal 70,” kata Ipda Afandy.

Hal ini disampaikan menyangkut adanya informasi yang diterima masyarakat terkait kebijakan penghapusan STNK yang mati selama dua tahun berturut-turut. Pria yang pernah bertugas sebagai Kanit Turjawali Satlantas Polres Grobogan pun membenarkan kebijakan tersebut. Namun, pelaksanaannya belum dilakukan di semua Samsat. Termasuk di Kabupaten Grobogan.

“Kalau sudah dihapus ya berarti jadi motor bodong. Tapi STNK mati dua tahun yang rencananya akan diblokir memang belum dilaksanakan,” kata pria asal Temanggung, Jawa Tengah ini.

Adapun UU terkait kebijakan pemblokiran bagi STNK yang mati dua tahun sudah ditetapkan dalam Perkap Polri Nomor 5 Tahun 2012 pasal 110.

“Di Perkap ini disebutkan pada ayat 3 (tiga) tertuang penghapusan dari daftar Regident Ranmor atas pertimbangan pejabat di Regident dilakukan jika Ranmor yang setelah lewat dua tahun sejak berakhirnya masa berlaku dan Ranmor dalam keadaan rusak beratakibat bencana alam atau kerusuhan sosial atau kecelakaan lalu lintas dan tidak dapat dipergunakan lagi. Tidak hanya ranmor milik pribadi saja, namun juga diberlakukan pada ranmor umum (angkutan umum-red),” papar Ipda Afandy.

STNK ITU PENTING
Selain menghimbau masyarakat untuk taat membayar PKB, Ipda Afandy meminta masyarakat tetap membawa STNK. STNK, kata dia, merupakan surat berkendara yang sama pentingnya dengan Surat Izin Mengemudi (SIM).

“STNK ini sangat penting dalam berkendara. Jika tidak membawa kelengkapan STNK, pengendara akan dikenakan kurungan pidana paling lama dua bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu sesuai yang ditetapkan pada UU Nomor 22 tahun 2009 pasal 288 ayat (1),” pungkas ayah dua orang putra ini. (Ag-MJ)