DEMAK, Mediajateng.net – Selalu memperoleh predikat WTP (wajar tanpa pengecualian) Pemkab Probolinggo dijadikan bahan studi anggota DPRD kabupaten Demak, khususnya dalam pengelolaan dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD).

Sunari, Ketua Komisi A DPRD Demak yang bertolak ke Probolinggo beserta anggotanya mengatakan bahwa tradisi anggota dewan mencari referensi adalah demi kemajuan kabupaten Demak.

“Dalam rangka membela hak-hak warga Demak. Karena jangan sampai yang menjadi hak warga justru tersumbat maupun dihambat, dana desa misalnya,” katanya, Rabu (4/4).

Dalam kunjungan tersebut, Sunari mengaku diterima dengan baik oleh jajaran eksekutif maupun legislatif di jajaran Pemkab Probolinggo.

“Dari sini kita mendapat gambaran bagaimana kabupaten mengelola dengan cermat dana desa, dari regulasi sampai distribusi,” katanya.

Dalam tataran regulasi, kata Sunari, mesti dilahirkan Peraturan Bupati terkait besaran dana desa yang diterima tiap desa. Hal tersebut diperlukan untuk mengantisipasi kebingungan Pemdes dalam penyusunan anggaran dana desa.

“Memang harus ada keseriusan Pemkab dalam pengelolaan dana desa ini. Karena desa sangat bergantung dengan dana desa untuk pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan lainnya,” tandasnya.

Pemkab Demak mengalokasikan Alokasi Dana Desa (ADD) 2018 sebesar Rp 229,5 miliar, sebagai upaya untuk mendukung pengembangan potensi desa yang selama ini terkendala karena faktor pembiayaan.

Sebelumnya, Bupati Demak HM Natsir mengatakan ADD dalam penggunaannya harus tepat sasaran dan dilandasi dengan spirit religius, agar sejak dini tidak tergoda untuk menyelewengkan atau menyalahugunakannya.

Karena niatnya baik dan bersih, lanjutnya, sehingga diharapkan dalam menggunakannya juga harus baik dan tepat sasaran sebagaimana yang direncanakan.

“Gunakan ADD dengan sebaik-baiknya, kepala desa jangan  punya keinginan untuk menjadi bendahara, karena Kepala Desa memang bukan bendahara,” katanya.

Sementara itu, untuk formulasi pembagian dana desa berdasar pada jumlah penduduk, dari semula sebanyak 15 persen, akan menjadi hanya 10 persen. Sedangkan pembagian berdasarkan jumlah penduduk miskin, dari semula hanya sebanyak 35 persen, menjadi 50 persen.

Selain itu, untuk pembagian dana desa berdasarkan luas wilayah, yakni semula diberikan sebanyak 10 persen, akan naik menjadi 15 persen. Sementara berdasarkan tingkat kesulitan geografis, pembagian dana desa berubah, dari awalnya sebesar 30 persen, menjadi sebesar 35 persen.