SEMARANG, Mediajateng.net, – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Semarang menindaklanjuti terkait aksi Ibu Habibah yang viral di sosial media. Ibu Habibah, istri salah satu dokter spesialis saraf dr Amanullah di Kota Semarang mendukung capres nomor urut 2 Prabowo-Sandi di pinggir Jalan Dr Soetomo, Kota Semarang.

Aksi yang dilakukan Ibu Habibah, yang dalam sosmed disebutkan usai Ibu Habibah memasang Alat Peraga Kampanya (APK) berupa spanduk Capres Prabowo-Sandi di copot paksa oleh Satpol PP di rumahnya dan dalam informasi sosial media yang diunggah bernama Ferry ini, Ibu Habibah telah melaporkanya ke KPU dan Bawaslu Kota Semarang tidak mendapat tanggapan.

“Dari divisi hukum kasusnya kami pelajari, kalau menyangkut kelembagaan kami sikapi dengan kelembagaan. Kami masih kajian, apakah perlu proses investigasi selanjutnya yang akan kami lakukan. Kalau terbukti hoaxs, kami akan konfirmasikan ke Bareskrim dan Bawaslu pusat sebagai atasan kami. Sejauh ini sudah, hanya konfirmasi non formal ke pihak kepolisian. Kami sudah konfirmasi ke Polrestabes Semarang,” tegas Muhammad Amin, selaku Ketua Bawaslu Kota Semarang.

Amin membantah informasi yang menyebutkan jika dalam informasi yang diunggah oleh seorang akun bernama Ferry itu jika Ibu Habibah telah melaporkan aksi pencopotan APK kepada Bawaslu dan KPU Kota Semarang.

“Selama operasi kemarin ditingkat kota dari konfirmasi tim Semarang Selatan, tidak ada yang mencopot APK (Spanduk Prabowo-Sandi) itu. Ibu (Habibah) itu juga nggak pernah melaporkan di Bawaslu Kota Semarang. Tidak tahu ini, malah menyangkut-nyangkut nama Walikota dan Satpol PP segala,” tegas Amin.

Untuk menelusuri kasus tersebut, Amin menyatakan Bawaslu Kota Semarang akan mengkajinya terlebih dahulu, apakah kasus itu bisa digolongkan ke dalam kategori informasi yang hoaxs. Apalagi, dalam informasi di sosial media akun Ferry itu menyebut Ibu Habibah telah melaporkan ke Bawaslu dan KPU Kota Semarang. Namun, setelah pihaknya mengecek, tidak ada laporannya di Bawaslu Kota Semarang.

Amin menambahkan, senada dengan KPU Kota Semarang, sesuai mekanisme dan aturan yang ada, pencopotan APK tidak dapat dilakukan secara sporadis maupun dilakukan sembarangan tanpa ada koordinasi antar lembaganya dengan lembaga serta instansi terakit seperti KPU Kota Semarang dan Satpol PP Kota Semarang. Termasuk ke parpol yang mendukung paslon bersangkutan. (ot/mj)