SEMARANG,Mediajateng.net – Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar lembaga Bawaslu Jateng Teguh Purnomo menjelaskan, banyak evaluasi dari pembahasan Pilkada 2015. Bawaslu berencana membenahi regulasi, termasuk Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015. Sebab, UU tersebut dianggap menyimpan banyak celah bagi calon kepala daerah dan tim sukses untuk lari dari jeratan hukum atas tuduhan money politic.

“Kami akan mengajukannya ke pemerintah pusat atau DPR terkait evaluasi ini. Semoga mereka ada respon dan bisa mengatasi celah-celah di dalam UU tersebut agar Pilkada 2017 di tujuh daerah bisa berjalan lancar,” ucapnya.

Menurut Teguh, tindakan money politic hanya dijerat dengan sanksi administrarif saja. Jika ada pelaku yang mengarah ke pelanggaran itu, Panwas setempat akan mengkarifikasi dan mengkajinya. Hasilnya, akan dijadikan rekomendasi ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mendiskualifikasi calon kepala daerah yang terlibat.

Cara seperti itu, dianggap lebih efektif daripada sanksi pidana yang selama ini telah ditetapkan. Alasannya, sanksi pidana tergolong rumit. Harus memenuhi semua unsur yang sangat detil. Prosesnya pun panjang karena melibatkan aparat seperti kejaksaan dan kepolisian.

Keefektifan sanksi administratif, lanjut Teguh, sudah terbukti dari peraturan mengenai pemasangan iklan di media massa saat hari tenang. Semua calon yang maju di bursa Pilkada 2015 lalu tidak ada yang melanggar peraturan ini.

“Tidak ada iklan di waktu yang ditentukan KPU. Mereka takut disemprit dan dilakukan tindakan gara-gara pasang iklan di media massa,” cetusnya.

Sementara itu, evaluasi lain ditujukan untuk tim internal Bawaslu. Sebab, ada beberapa punggawa Panwaslu dan KPU yang harus diproses ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Dua Panwaslu dari Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sragen, serta satu dari KPU Kabupaten Pekalongan.

Bagi Teguh, tidak ada yang kebal hukum meski yang terlibat adalah anggota internal. Proses di DKPP ini untuk menguji apakah mereka benar-benar melanggar kode etik atau tidak. “Bukan hal menakutkan. Karena kalau mereka tidak salah, namanya akan direhabilitasi. Tapi kalau terbukti bersalah, akan mendapat sanksi yang setimpal,” pungkas Teguh. (M.J09)

1 KOMENTAR

Comments are closed.