SEMARANG, Mediajateng.net – Dugaan kecurangan pada proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) tingkat SMA terendus Ombudsman perwakilan Jateng. Kecurangan terutama dengan memanfaatkan kuota siswa miskin.
Selama ini, pada beberapa sekolah unggulan di Semarang siswa miskin mendapat kuota sebesar 20 persen dari total siswa yang diterima. Tentu jumlah tersebut membuat celah yang bisa dimanfaatkan beberapa pihak, termasuk orangtua maupun sekolah.
Saat Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jateng, Ahmad Zaid, mendatangi SMA Negeri 3 dan SMA Negeri 6 Semarang, Jumat (1/7) kemarin, pihaknya meminta data peserta didik baru yang diterima PPDB lewat kuota miskin. Data tersebut akan dikroscek dengan kebenaran di lapangan pasca Lebaran nanti.
Zaid menduga ada orang tua calon peserta didik yang memanfaatkan kuota miskin sebagai celah untuk memasukkan anaknya dengan cara memalsukan dokumen. Modus yang digunakan oleh orang tua adalah dengan memasukkan anaknya sebagai anak sopir atau pegawainya. Alhasil, Kartu Keluarga (KK) yang dicantumkan akan masuk ke dalam kategori miskin. ”Saya sepakat dengan filosofi Peraturan Walikota, bahwa siswa miskin juga bisa sekolah di SMA favorit. Tapi ya jangan njomplang gitu lah. Paling tidak 31 atau berapa, jangan 24. Karena itu akan mencederai rasa keadilan publik. Podo-podo kere nanging yo kudu pinter lah,” tegas Zaid.
Zaid juga menegaskan, dengan jumlah kuota yang sedemikian, jangan sampai pula terjadi orang lemah semakin tersisih oleh orang yang memiliki akses, baik akses ekonomi, kekuasaan, politik atau pun akses lainnya. “Faktanya, kuota miskin tidak selalu penuh untuk setiap sekolah yang ada, dan yang penting jangan sampai ada rombongan liar yang mengaku sebagai keluarga miskin,” tutur dia. (MJ-069)

Comments are closed.