Semarang, mediajateng.net

Pemerintah pusat akhirnya siap memberlakukan Peraturan Menteri Perhubungan No. 32 tahun 2016 yang telah mendapatkan revisi masukan dari berbagai pihak. Dimana mulai 1 April 2017 nanti, baik antara angkutan konvensional maupun online, sama – sama beroperasi dengan sejumlah ketentuan aturan. Menurut Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi, berdasarkan unsur kesetaraan berbisnis,maka pemerintah akan memberlakukan pembatasan kuota jumlah yang diperbolehkan baik untuk konvensional dan online.

“Baik online maupun konvensional juga akan diberlakukan tarif atas dan bawah. Agar keduanya pun bisa hidup secara seiring dan tidak ada yang mematikan.” katanya usai rapat koordinasi kesiapan angkutan mudik di Stasiun Tawang, Kamis (23/3 ) sore tadi bersama jajaran Polda Jawa Tengah.

Bahkan disaat yang sama, untuk memperjelas aturan Permenhub No 32 Tahun, Budi siap melakukan sosialisasi langsung dengan pemerintah kota Semarang, melibatkan pemilik angkutan dan pengemudi taksi konvensional serta ojek online, yang sempat bersiteru, kemarin.

“Agar jangan ada satu pihak yang menjadi provokator dalam persoalan ini.”

Permenhub No. 32 Tahun 2016 tentang operasional angkutan diterapkan dengan mengacu keselamatan terhadap penumpang, tingkat pelayanan, serta kesetaraan dalam berbisnis. Pemerintah tetap ingin berpikir jernih, bahwa para pemilik angkutan mendapatkan porsi tidak berkurang. Begitu pula keinginan masyarakat untuk mendapatkan angkutan umum yang bersih dan layak, juga terpenuhi. (MJ-202)