Agar Tidak Rugikan Negara dan Warga, Jokowi Perlu Evaluasi Kinerja Bulog

SEMARANG, Mediajateng.net , – Presiden Joko Widodo perlu melakukan evaluasi kinerja Perum Bulog. Hal ini mendesak dilakukan mengingat jutaan ton beras menumpuk dan Bulog mengaku kesulitan dalam menyalurkan beras tersebut.

Dirut Bulog Budi Waseso (Buwas) bahkan dinilai tidak mampu dalam mengurus manajemen penyaluran beras. Kinerja Bulog pun kian menurun. Jika tidak bisa dibenahi cepat, bisa berpotensi merugikan negara dan warganya.

Sekjen Fitra Misbah mengatakan kinerja Bulog di tangan Buwas cenderung turun, meski tidak dikatakan buruk. Buwas hanya fokus penyerapan ke dalam gudang tetapi tidak bisa mendistribusikannya.

“Beras yang sangat banyak dan ada kemungkinan busuk. kalau dihitung-hitung, ada indikasi kerugian negara karena pembelian Bulog menggunakan anggaran APBN,” kata Misbah kepada wartawan, Selasa (9/7).

Dia pun sepakat rekomendasi Ombudsman beberapa hari lalu mengkritisi soal penumpukan beras di gudang bulog itu. Nah kalau itu terjadi, dalam dua tiga tahun mendingan Bulog dibubarkan. “Itu rekomendasi Ombudsman,” lanjutnya.

Misbah melanjutkan, beberapa daerah ada kecenderungan saat panen raya, banyak Bulog daerah tutup. Hal itu lantaran tidak mengantisipasi lonjakan hasil panen petani tidak langsung membeli.

“Malah cenderung tutup dan susah dicari,” katanya.

Dia pun berharap Jokowi segera mengevaluasi kinerja Buwas. Apalagi, Buwas belum memiliki inovasi bagus terkait dengan penyerapan pangan ke Bulog untuk mendimanisir harga di petani dan masyarakat.

“Mereka juga gagal mendistribusikan dan cenderung merugikan yang negara,” katanya.

Di kesempata lain, Pengamat Anggaran Politik dan Direktur Center For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mengatakan Buwas harus banyak koordinasi dengan beebagai lembaga yang ada. Kemudian Buwas harus memperbaiki manajemen di Bulog.

“Manajemen di Bulog juga harus diperbaiki. Kalaupun ada beras menumpuk di gudang kesalahan impor. Menumpuknya beras di gudang makanya diperbaiki,” paparnya.

“Manajemen internal ada juga yang rusak. Tidak siap. Tidak ada korrdinasi diantara tingkat internal maupun ekaternal,” imbuhnya.

Uchok menambahkan, ketika Beras datang Bulog kelabakan. Harusnya, beras yang lama dikelola, dikeluarkan sehingga ketika beras baru datang bisa buat stok.

“Makanya, Manajemen pergudangan diperbaiki supaya kualitas beras lebih baik,” tuturnya.

Bebarapa waktu lalu, Perum Bulog bakal melepaskan 50.000 ton Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Direktur Utama Bulog Budi Waseso mengatakan, pelepasan beras tersebut dilakukan untuk menghindari beras rusak karena terlalu lama disimpan di gudang.

“Bukan berarti kualitasnya sudah turun, bukan. Kami selalu menjaga dan mengawasi setiap bulan. Kalau yang sudah turun kualitasnya itu langsung kita karantina. Upaya ini dilakukan untuk penyelamatan supaya beras tidak busuk di gudang,” kata Budi Waseso.

Bila 50.000 ton beras itu dilepas, kata Budi, hal ini mampu membantu Bulog untuk melakukan penyerapan beras CBP kembali disamping terbatasnya gudang penyimpanan yang hanya mampu menampung 2,7 ton. Adapun 50.000 ton beras ini akan dilepas sebagai beras komersial. Nantinya, 50.000 ton beras ini akan diganti ke beras baru sebagai CBP kembali.

Untuk diketahui, Bulog selama ini diwajibkan menyerap beras petani dalam jumlah besar. Namun, sejak 2017, pilihan penyaluran beras milik perseroan semakin terbatas, terutama untuk jenis beras medium. Penyebabnya, kebijakan bansos rastra perlahan digantikan dengan bantuan pangan nontunai (BPNT) oleh pemerintah.

Otomatis, Bulog hanya memiliki pilihan menyalurkan beras mediumnya melalui operasi pasar (OP) dan bantuan kemanusiaan. Adapun, beras medium yang dapat disalurkan setiap tahunnya melalui OP hanya sekitar 500.000 ton. Padahal, Bulog diwajibkan menjaga stok cadangan beras pemerintah 1 juta ton—1,5 juta ton.

Beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Perum Bulog menggelar operasi pasar besar-besaran. Langkah itu selain dapat menstabilkan harga, juga bisa memberikan ruang pada gudang Bulog sehingga dapat dimanfaatkan untuk menampung serapan beras milik petani pada masa panen raya nanti. (ot/mj)