SEMARANG, Mediajateng.net – Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, Bunyamin membantah telah terjadi pemalsuan data dalam proses penerimaan peserta didik baru.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, Bunyamin, menjelaskan bahwa batas minimum kuota miskin 20 persen dari total daya tampung merupakan arahan dari Kemendikbud, serta ditetapkan dalam Peraturan Walikota Semarang. ”Memang diatur Kemendikbud dan diperkuat dengan Peraturan Walikota, dinas tidak berani menetapkan lebih sedikit karena memang dari atas sudah ditetapkan sebanyak itu,” katanya.
Selain itu, Bunyamin juga mengatakan bahwa pada PPD 2015 lalu, nilai standar siswa miskin berbeda-beda di setiap sekolah. Ia mencontohkan SMAN 3 Semarang berbeda dengan SMAN 11 atau SMAN 6, yang akhirnya banyak menimbulkan protes. ”Agar tidak ada protes, nilai standar siswa miskin disamaratakan di angka 24 atau rata-rata 6. Tahun lalu, dinas dianggap mendewakan beberapa sekolah, jadi tahun ini kebijakannya diubah. Kalau rata-rata nilainya 6, saya rasa bisa mengikuti dan mengejar materi ajar di sekolah mana pun,” jelasnya.
Sementara itu, anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang, Dyah Ratna Harimurti, mengimbau kepada pihak sekolah untuk tetap menyediakan kuota 20 persen bagi siswa yang tidak mampu atau masuk dalam kategori miskin. ”Kuota bagi siswa tidak mampu sebesar 20 persen, dengan bukti melampirkan kartu miskin,” katanya. (MJ-069)

Comments are closed.