SEMARANG, Mediajateng.net- Pemerintah Jawa Tengah sudah saatnya melakukan perubahan mindset dalam mendongkrak kenaikan pendapatan asli daerah, dengan tidak lagi mengandalkan pemasukan yang berasal dari pajak pendapatan kendaraan saja.

Menurut Muhammad Rodhi dari Komisi C DPRD Jawa Tengah, sudah saatnya pemerintah melakukan perubahan mindset tersebut dengan lebih mengedepankan jiwa entreprenership dalam mengelola seluruh aset – asetnya.

“Ada beberapa unit usaha milik pemerintah jawa tengah yang semestinya dapat lebih optimal kinerjanya. Hanya dengan memberikan penyertaan modal sekali saja, maka unit usaha tersebut dapat memberikan keuntungan maksimal, tanpa harus diberikan suntikan terus menerus.” demikian sebut pihaknya dalam diskusi PAD Non Pajak yang berlangsung di Harris Café kawasan Semarang pada hari Senin (8/10 )

 

Menanggapi masih rendahnya pendapatan asli daerah yang masuk dilihat dari belum maksimalnya pencapaian target pendatapan pajak kendaraan, Kepala Biro Perekonomian Jawa Tengah, Budiyanto Eko Purwono mengakui pihaknya masih perlu melakukan strategi intensifikasi serta ekstensifikasi.

 

“Bukan hanya kendaraan yang belum melakukan pembayaraan pajak, akan tetapi ekstensifikasi kendaraan bermotor yang belum terdaftar selama ini. Disinyalir masih banyak masyarakat yang memiliki kendaraan lebih dari satu, akan tetapi belum tercatat semua.” tambah Budi

Selama tahun 2018 pemerintah jawa tengah menargetkan pencapaian PAD Rp 12,9 trilyun rupiah, dimana sebesar 40 persen berasal dari kendaraan bermotor. Ketika faktanya ada 3,5 juta kendaraan bermotor belum melakukan pembayaran pajak.

Hardiwinoto, pakar ekonomi bisnis dari Unimus Semarang mengaku memiliki solusi  untuk melakukan penarikan dengan cara mengirimkan surat kepada wajib pajak secara langsung ke rumah – rumah.edo-mj