SEMARANG, mediajateng.net, – Mantan Ketua MK Mahfud Md berharap operasi tangkap tangan (OTT) Ketum PPP Romahurmuziy tidak dikaitkan dengan pilpres atau politik. Menurutnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah bekerja optimal dalam menindak kasus korupsi.

“Jangan berspekulasi ini tindakan politik, ini murni hukum, kalau mau politik, siapa coba? Tidak mungkin ini operasinya Pak Prabowo, karena Pak Prabowo tidak bisa. Tidak mungkin permainannya Pak Jokowi, murni ini soal hukum, jangan kaitkan pilpres. Hukum harus ditegakkan, ada pilpres atau tidak ada pilpres, ini murni hukum,” ujar Mahfud Md sebelum mengisi acara seminar Nasional di Universitas Semarang (USM), Sabtu (16/3).

Mahfud Md sebelumnya telah memberikan peringatan kepada Romahurmuziy (Rommy) setahun yang lalu. Mahfud menyampaikan bahwa KPK telah menjejak Rommy.

“Kalau substansi kasus, iya. Saya sudah pernah.., bukan memprediksi, saya tahu, sudah beri tahu dia itu tepatnya tanggal 13 Agustus,” kata Mahfud.

“Anda hati-hati lho dijejak KPK, terjejak KPK,” imbuhnya.

Seperti diketahui, Ketum PPP Romahurmuziy ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus suap seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi di Kementerian Agama (Kemenag). Diduga Romahurmuziy menerima duit total Rp 300 juta untuk membantu meloloskan seleksi.

“Dalam perkara ini, diduga RMY (Romahurmuziy) bersama-sama dengan pihak Kementerian Agama RI menerima suap untuk mempengaruhi hasil seleksi jabatan pimpinan tinggi di Kemenag, yaitu Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur,” ujar Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di kantornya, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Sabtu (16/3/).

Selain Romahurmuziy, dua orang lainnya yang menjadi tersangka adalah Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur Haris Hasanuddin. Kedua orang inilah yang diduga sebagai pemberi suap kepada Romahurmuziy. (ot/mj)