Dengan 5.000 Bisa ke Senayan

DEMAK, Mediajateng.net – Ada banyak cara untuk menyalurkan aspirasi politik, di kancah perpolitikan nasional. Untuk melenggang ke Senayan (Gedung DPR / MPR RI) bisa melalui jalur parpol dan independen atau Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

“Menuju ke Senayan ada dua tiket, melalui kendaraan Parpol atau DPD. Kalau DPD, kuotanya terbatas, hanya diambil empat orang untuk mewakili provinsi,” kata Mahmudi, Ketua KPU Demak, KPU Demak dalam Sosialisasi Pendaftaran dan Verifikasi Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Pemilihan Umum Tahun 2019, kepada Mediajateng.net, Jumat (20/4/18)

Acara yang belangsung di Hotel Amantis Demak, di pandu Hastin Atas Asih, Komisioner KPU Demak, dengan menghadirkan narasumber Nur Hidayat Sarbini, Pengamat Politik UNDIP dan Moh Asroni, Komisioner KPU Demak.

Tidak mudah untuk menjadi calon Anggota DPD dari Provinsi Jateng, paling tidak harus menyerahkan 5.000 dukungan yang menjadi syarat utama, mengingat jumlah DPT Pemilu terakhir di Jateng lebih dari 15 juta pemilih.

“Penyerahan dukungan beserta syarat yang lain langsung ke KPU provinsi, karena KPU kabupaten dan kota hanya verifikasi lapangan terkait dukungan,” katanya.

Di depan para peserta sosialisasi yang terdiri dari semua unsur masyarakat, mulai dari Ormas, tokoh masyarakat hingga camat, Mahmudi menyatakan bahwa daerah pemilihan (Dapil) untuk anggota DPD adalah provinsi, dengan kuota 4 kursi per provinsi.

“Dapilnya bukan per kabupaten, tapi per provinsi, ada 4 kursi per provinsi yang bisa diperebutkan,” ucap Mahmudi kalem.

Sementara itu, Moh Asroni, Komisioner KPU Demak, Divisi Hukum dan Pengawasan, menegaskan, tugas pokok KPU kabupaten dan kota adalah menerima dokumen hasil penelitian administrasi dari KPU provinsi dan melakukan verifikasi faktual terhadap sampel dukungan.

“Jadi setelah menerima dokumen dari KPU provinsi, kami (KPU Demak), menyesuaikan antara daftar nama dengan alamat serta data pada Ë KTP dan selanjutnya mendatangi tempat tinggal sampel pendukung,” katanya.

Dalam pelaksanaan verifikasi faktual, KPU kabupaten dan kota dibantu oleh PPS selaku petugas verifikator.

“PPS yang membantu verifikasi faktual, jumlahnya menyesuaikan kebutuhan,” katanya.

Nur Hidayat Sarbini, menyampaikan peran DPD yang dapat mengajukan RUU ke DPR terkait otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi, serta perimbangan pusat dan daerah.

“DPD juga dapat memberikan pertimbangan terkait RUU dan pelaksanaan APBN, RUU Perpajakan, RUU Pendidikan dan RUU Agama,” katanya.

Adapun untuk penyerahan dokumen syarat dukungan anggota DPD mulai tanggal 22 – 26 April 2018, yang selanjutnya akan dilakukan verifikasi jumlah minimal dukungan dan sebaran pada tanggal 27 April – 10 Mei 2018.(b/505-mj)